[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00be19da-17c4-4783-8a37-18f03994a100","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Pengelolaan Sampah Spesifik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Sampah Spesifik
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2025/NO.6, TLD.2025, LL KOTA AMBON : 26 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Sampah Spesifik
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n Penjelasan 10 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini secara implisit mengubah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Ambon, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut masih berlaku namun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ambon ini mengatur pengelolaan sampah spesifik yang meliputi sampah mengandung B3, sampah mengandung limbah B3, sampah akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul tidak periodik. Tujuannya adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Spesifik, mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan koordinasi antar lembaga, serta menguatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan sampah spesifik sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Kewenangan Pemerintah Daerah mencakup penetapan kebijakan, penyelenggaraan pengelolaan sampah skala daerah, pengawasan kinerja, penetapan lokasi TPSSS, TPST, dan/atau Tempat Pemrosesan Akhir, pemantauan dan evaluasi tempat pemrosesan akhir sampah, serta penyusunan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui pengurangan (pembatasan timbulan, pendauran ulang, pemanfaatan kembali) dan penanganan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir).","transitional_provisions","1. Pengelolaan Sampah Spesifik yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n2. Pengelolaan Sampah Spesifik yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
SPECIFIC WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF AMBON

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3) of Ambon City Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Waste Management, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Specific Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 60 of 1958 concerning Stipulation of “Emergency Law Number 23 of 1957 Concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions Within the Territory of Level I Autonomous Region of Maluku” (State Gazette of 1957 Number 80), as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia 1958 Number 111, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00be19da-17c4-4783-8a37-18f03994a100","actionData","errors"]