[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00b6ac23-6f7a-45e8-ab54-5c7b8ae46b22","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_102":103,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","short_title","Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-05-24","effective_date","2021-06-03","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","262e66f4-0c2e-49c4-a69d-13cd7d3d2e70","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","short_name","Permendesa PDTT","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. 4, BN.2021/No.609, peraturan.go.id: 41 hlm.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi tertulis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kebijakan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Peraturan ini mengatur jenis, format, pembuatan, pengamanan, kewenangan penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Naskah Dinas elektronik. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk mengikuti format dan prosedur yang ditetapkan, serta penggunaan tanda tangan elektronik yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permendes PDTT No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150726/permendes-pdtt-no-5-tahun-2019","d89f53a3-333d-426c-b591-6808c0472d0e",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"Permendes PDTT No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/150693/permendes-pdtt-no-5-tahun-2018","80ba2cb3-e821-4fbc-ba43-1314ee0b18b9","revoked_by",[104,108],{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325143/permendesa-pdtt-no-6-tahun-2025","921e56cf-af1f-4bd6-b563-830835f9567f",{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325143/permendesa-pdt-kemendesa-pdt-no-6-tahun-2025","549449e7-8c94-46bb-a38e-9f2afbfccd30","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[120],{"_93":121,"_95":122,"_36":123},"Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300617/permendesa-pdtt-no-2-tahun-2024","c5ec4ee7-fadb-483a-8f3b-63ca7e8c6d70","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.609, 2021
KEMENDESPDTT. Official Correspondence Management.

REGULATION OF THE MINISTER
OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS, AND TRANSMIGRATION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2021
ON
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT
WITHIN THE MINISTRY OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED
REGIONS, AND TRANSMIGRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS, AND
TRANSMIGRATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to improve the effectiveness and efficiency of written communication between organizational units within the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration in the field of government administration, it is necessary to reorganize the provisions on official correspondence management;
that Regulation of the Minister of Villages,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00b6ac23-6f7a-45e8-ab54-5c7b8ae46b22","actionData","errors"]