[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00b1766b-c892-41ab-a8ec-a3d89bb91bf3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-03-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat","place_of_enactment","Jailolo","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah tanpa degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan guna mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; \n pasal 18 ayat (6) Undang- undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor 4246);Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); \n Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadaplahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023. \n 46 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Barat. Latar belakangnya adalah lahan pertanian pangan sebagai sumber daya alam yang perlu dilindungi dan dikembangkan untuk kemakmuran rakyat, serta peran strategis sektor pertanian dalam mendukung perekonomian daerah. Kebijakan ini mengatur perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Perlindungan lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan, baik di dalam maupun di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.\n2. Perencanaan lahan pertanian pangan yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk, produktivitas, kebutuhan pangan daerah, ketersediaan lahan, pengembangan teknologi, dan musyawarah petani.\n3. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari rencana tata ruang kabupaten.\n4. Pengembangan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.\n5. Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menjamin konservasi tanah dan air.\n6. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.\n7. Penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.\n8. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.\n9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. denda administratif;\nc. perrghentian sementara kegiatan;\nd. penghentian sementara pelayanan umum;\ne. penutupan lokasi;\nf. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\ng. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\nh. pembongkaran bangunan; dan/atau\ni. pemulihan fungsi ruang.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:\na. peringatan tertulis;\nb. denda administratif;\nc. perhentian sementara kegiatan;\nd. penghentian sementara pelayanan umum;\ne. penutupan lokasi;\nf. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\ng. pembatal.an Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;\nh. pembongkaranbangunan; dan/atau\ni. pemulihan fungsi ruang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST HALMAHERA REGENCY
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST HALMAHERA REGENCY
NUMBER 1 OF 2023
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD
LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST HALMAHERA,

\n\n \n \n

Considering:

that food farmland is a natural resource bestowed by God Almighty that is controlled by the state and used for the prosperity and welfare of the people so that it needs to be protected and developed consistently;
that the agriculture sector has a strategic role in supporting the national and regional economy without degradation, land use change, and fragmentation of food farmland in order to realize independence, resilience, and food sovereignty;
that in order to provide a basis for regulating the implementation of food farmland protection in West Halmahera Regency based on the provisions of Article 25 of Law Number 41 of 2009 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00b1766b-c892-41ab-a8ec-a3d89bb91bf3","actionData","errors"]