[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00b0b17f-5ccb-44fc-ba69-93d668365c83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2006-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

urusan-pemerintahan-kewenangan-pemerintah-daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No.4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan\r\npemerintahan yang menjadi kewenangan\r\npemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan\r\nDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten / Kota, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi\r\nkewenangannya berdasarkan asas otonomi dan\r\ntugas pembantuan;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas,\r\npengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan\r\nDaerah tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintahan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten Grobogan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur fungsi-fungsi\r\npemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban\r\nsetiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan\r\nuntuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut\r\nyang menjadi kewenangannya dalam rangka\r\nmelindungi, melayani, memberdayakan, dan\r\nmenyejahterakan masyarakat meliputi :\r\na. pendidikan;\r\nb. kesehatan;\r\nc. pekerjaan umum;\r\nd. perumahan;\r\ne. penataan ruang;\r\nf. perencanaan pembangunan;\r\ng. perhubungan;\r\nh. lingkungan hidup;\r\ni. pertanahan;\r\nj. kependudukan dan catatan sipil;\r\nk. pemberdayaan perempuan dan perlindungan\r\nanak;\r\nl. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;\r\nm. sosial;\r\nn. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;\r\no. koperasi dan usaha kecil dan menengah;\r\np. penanaman modal;\r\nq. kebudayaan dan pariwisata;\r\nr. kepemudaan dan olah raga;\r\ns. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;\r\nt. otonomi daerah, pemerintahan umum,\r\nadministrasi keuangan daerah, perangkat\r\ndaerah, kepegawaian dan persandian;\r\nu. pemberdayaan masyarakat dan desa;\r\nv. statistik;\r\nw. kearsipan;\r\nx. perpustakaan;\r\ny. komunikasi dan informatika;\r\nz. pertanian dan ketahanan pangan;\r\naa. kehutanan;\r\nbb. energi dan sumber daya mineral;\r\ncc. kelautan dan perikanan;\r\ndd. perdagangan; dan\r\nee. perindustrian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2006. \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.\n\nKetentuan substansial mencakup pembagian urusan pemerintahan menjadi 31 bidang, yang terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang. Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah terkait pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan lain-lain. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Penentuan potensi unggulan didasarkan pada PDRB, mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan. Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dengan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, yang penetapannya harus melalui Menteri Dalam Negeri. Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan atau menugaskan sebagian kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GROBOGAN REGENCY
YEAR : 2008 NUMBER : 4 SERIES : E

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY OF
THE REGIONAL GOVERNMENT OF GROBOGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize governmental affairs that become the authority of the regional government as intended in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, the regional government regulates and manages governmental affairs that become its

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00b0b17f-5ccb-44fc-ba69-93d668365c83","actionData","errors"]