[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00ad7f0e-3dc1-4f12-892b-9b95a7b9b570","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sigi Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sigi","place_of_enactment","Dolo","theme","TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYUSUNAN-PERATURAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD TAHUN 2020/NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \n Peraturan Daerah ini memuat antara lain:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Arah Kebijakan;\r\n3. Kebijakan Umum;\r\n4. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Propemperda;\r\n5. Pembiayaan;\r\n6. Penyebarluasan;\r\n7. Ketentuan Lain-Lain;\r\n8. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020. \n 13 Halaman, Lampiran 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Sigi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan Propemperda yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, serta menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan Daerah, penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat Daerah.
Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah (AKP).
Tata cara penyusunan Propemperda meliputi pengajuan daftar rancangan Perda, pengkajian dan pengujian kelayakan rancangan Perda, sinkronisasi dan harmonisasi Propemperda, serta perubahan Propemperda.
AKP dilakukan pada tahapan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah, dengan cara menentukan prioritas kebutuhan, membandingkan realisasi Propemperda, dan menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembiayaan pelaksanaan Propemperda yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD untuk Propemperda prakarsa DPRD, dan anggaran Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah untuk Propemperda prakarsa Pemerintah Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai penyebarluasan Propemperda yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan sampai dengan penetapan Propemperda.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIGI
THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SIGI REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
ON
PROCEDURES FOR THE PREPARATION OF
REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIGI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 16 paragraph (3) and Article 17 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 on the Formation of Regional Legal Products as amended by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018 on Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 on the Formation of Regional Legal Products, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Procedures for the Preparation of Regional Regulation Formation Program;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00ad7f0e-3dc1-4f12-892b-9b95a7b9b570","actionData","errors"]