[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00a96669-d0e3-4b92-82fe-613987e666a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bondowoso","place_of_enactment","Bondowoso","theme","PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN, DAN PUSAT PERBELANJAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah\r\nperwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus\r\ndidorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi\r\nsemakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif\r\ndan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan\r\nprinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan\r\nperekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi\r\nyang berkelanjutan;\r\nb. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan pasar rakyat, toko\r\nswalayan dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso\r\ndan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah\r\nKabupaten Bondowoso, perlu dilakukan pengelolaan\r\nterhadap pasar rakyat, toko swalayan dan pusat\r\nperbelanjaan agar terwujud keseimbangan dan sinergi serta\r\nsaling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak yang terlibat dalam\r\npembinaan dan pengawasan pasar rakyat, toko swalayan\r\ndan pusat perbelanjaan, diperlukan pengaturan tentang\r\npenataan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat\r\nperbelanjaan. \n 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha\r\nMikro, Kecil dan Menengah; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang\r\nPerdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008\r\ntentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/MDAG/\r\nPER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan\r\nPembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan\r\nToko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/9/2014\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan\r\nNomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman\r\nPenataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat\r\nPerbelanjaan dan Toko Modern; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun\r\n2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBondowoso Tahun 2011-2031. \n Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. penataan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat\r\nperbelanjaan;\r\nb. pemberdayaan pasar rakyat;\r\nc. pembinaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat.\r\nperbelan jaan;\r\nd. pengawasan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat\r\nperbelanjaan;\r\ne. kemitraan;\r\nf. perizinan;\r\ng. pelaporan;\r\nh. keuangan;\r\ni. kewajiban dan larangan;\r\nj. sanksi administratif;\r\nk. penyidikan;\r\nl. ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020. \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2012 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan yang kompetitif dan berkeadilan, dengan memperhatikan asas kekeluargaan dan kebersamaan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan ini mengatur penataan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk:

Perencanaan dan pembangunan pasar rakyat yang didukung oleh Pemerintah Daerah.
Klasifikasi pasar rakyat berdasarkan tipe (A, B, C, dan D).
Persyaratan hak penempatan pasar rakyat, dengan prioritas diberikan kepada warga daerah dan badan usaha yang berdomisili di daerah.
Penataan toko swalayan dan pusat perbelanjaan, termasuk lokasi, sistem penjualan, dan jenis barang dagangan.
Ketentuan mengenai jarak antara toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat.
Jam kerja toko swalayan dan pusat perbelanjaan.
Pemberdayaan pasar rakyat melalui peningkatan profesionalisme pengelola, kompetensi pedagang, dan kualitas sarana fisik pasar.
Pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan, termasuk mendorong kemitraan dengan UMKM.
Pengawasan terhadap pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan.
Kemitraan antara UMKM dan toko swalayan, termasuk pola perdagangan umum dan waralaba.
Perizinan usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan melalui OSS.
Pelaporan oleh Perangkat Daerah dan pelaku usaha.
Pengelolaan keuangan yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat.
Kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif, penyidikan, dan ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi.

","transitional_provisions","1. Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan didaftarkan melalui lembaga OSS.\n2. Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib didaftarkan melalui lembaga OSS untuk memperoleh SIUP dan izin – izin lainnya.\n3. Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n4. Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan atau Pasar Rakyat yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati dan belum dilakukan pembangunan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.\n5. Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.\n7. Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Bupati dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.\n8. Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100 (seratus) outlet atau gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet atau gerai paling lambat 5 (lima) tahun.\n9. Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.\n10. Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONDOWOSO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BONDOWOSO REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF PEOPLE'S MARKETS, MODERN STORES
AND SHOPPING CENTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONDOWOSO,

\n\n \n \n

Considering:

that freedom of enterprise in the trade sector is a manifestation of the community's right to do business which must be encouraged and needs to be given the opportunity as a consequence of the increasingly open competitive and fair business opportunities, based on the principle of kinship and the principle of togetherness so that it can improve the regional economy and spur sustainable economic growth;
that with the rapid growth of people's markets, modern stores and shopping centers in Bondowoso Regency and in line with the vision and mission of the development of the Bondowoso Regency Government, it is necessary to manage

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00a96669-d0e3-4b92-82fe-613987e666a1","actionData","errors"]