[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00a73e1f-941d-40e9-875b-cd9bc6f3f5b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2001","number","16","year","2001","published_date","2001-01-10","effective_date","2001-01-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

susunan organisasi dan tata kerja
2001
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2001/NO.16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25\r\nTahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan\r\nPropinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor\r\n84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ,\r\nmaka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata\r\nKerja Kantor Perlindungan Masyarakat ;\r\nbahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2001. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Kantor Sosial Politik dan Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil digabungkan menjadi Kantor Perlindungan Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2001 ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perlindungan Masyarakat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang mengharuskan penataan kembali organisasi perangkat daerah.

Kantor Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pokok membantu Bupati Semarang dalam bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, dan pembinaan ketertiban berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Semarang. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kesatuan bangsa, penanggulangan bencana, pembinaan ketertiban, dan penyelenggaraan tata usaha kantor.

Susunan organisasi Kantor Perlindungan Masyarakat terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesatuan Bangsa, Seksi Penanggulangan Bencana, Seksi Bina Ketertiban, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 16 YEAR 2001
ON
FORMATION OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE
COMMUNITY PROTECTION OFFICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 22 Year 1999
on Regional Government and Government Regulation Number 25
Year 2000 on the Authority of the Government and the Authority
of the Province as an Autonomous Region and Government Regulation Number
84 Year 2000 on Guidelines for Regional Apparatus Organizations,
it is deemed necessary to stipulate the Organizational Structure and Procedures
Work of the Community Protection Office;
that in connection with letter a above, it is deemed necessary
to stipulate a Regional Regulation on the Establishment of the Structure
Organization and Work Procedure of the Community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00a73e1f-941d-40e9-875b-cd9bc6f3f5b5","actionData","errors"]