[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","00a0b22f-b387-44e8-8947-1e3f6cd2329f","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_54":55,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","effective_date","2011-03-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":53,"_56":57,"_58":59},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_6":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, 25/3/2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap \r\npenentuan status pribadi dan status hukum warga negara ; bahwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah rangkaian \r\nkegiatan administrasi kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi \r\ndan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi \r\ndibidang kependudukan ; bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun \r\n2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu penyesuaian tentang \r\nadministrasi kependudukan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan \r\nhuruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan \r\nAdministrasi Kependudukan di Kabupaten Brebes; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 11 Tahun 1987; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban penduduk, registrasi dan pejabat pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pendaftaran dan pencatatan sipil, pembatalan, data dan dokumen kependudukan, penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sanksi administrasi dan biaya pelayanan, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 dicabut. \n 48 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Brebes Tahun 1997 Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum warga negara, serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mencakup pencatatan biodata, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pendaftaran perubahan alamat dan perpindahan penduduk, baik WNI maupun orang asing. Pencatatan sipil meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Peraturan ini juga mengatur mengenai registrar dan pejabat pencatatan sipil, hak dan kewajiban penduduk terkait administrasi kependudukan, serta penatausahaan data dan dokumen kependudukan. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.\n2. Denda administrasi terhadap Penduduk WNI sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 25.000,- dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,-.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,-.","revokes",[95,100],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997","link","",{"_96":101,"_98":99},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1 Tahun 1997 dicabut.","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BREBES REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL GAZETTE NO. 8 YEAR 2011
BREBES REGENCY REGULATION
NUMBER 8 YEAR 2011
TENTANG
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
DI BREBES REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF BREBES,

Considering :

that to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status of citizens;
that population registration and civil registration are a series of integrated, directed, coordinated and sustainable population administration activities in order to realize orderly administration in the field of population;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 on Population Administration, adjustments are needed regarding population administration;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Implementation of Population Administration in Brebes Regency.

Bearing in Mind :

Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00a0b22f-b387-44e8-8947-1e3f6cd2329f","actionData","errors"]