[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","009b5500-371b-473a-b8e5-d3dffb8b335c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2018/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disesuaikan; bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; \n PAsal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 20011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang meliputi asas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan dan Penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi APBD, penyusunan rancangan dan penetapan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati serta kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, larangan penyitaan uang dan barang daerah dan/atau yang dikuasai daerah, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, hubungan keuangan, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 79 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Temanggung. Latar belakangnya adalah penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016, serta peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.\n2. **Asas Umum dan Struktur APBD:** APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah, berbasis kas, dan berpedoman pada RKPD. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n3. **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RKA-PPKD. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, kemudian dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan.\n4. **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur secara rinci, termasuk pengelolaan kas, pengeluaran, dan pembiayaan daerah. Terdapat ketentuan mengenai pendanaan keadaan darurat dan keadaan mendesak.\n5. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Kepala Perangkat Daerah dan PPKD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada BPK setelah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 11 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and Regional Regulation of Temanggung Regency Number 10 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, the duties and functions of Regional Apparatus in regional financial management need to be adjusted;
that in order to increase the effectiveness, efficiency, and accountability of regional financial management, Regional Regulation of Temanggung Regency Number 26 of 2012 concerning Regional Financial Management needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional Financial Management;

In view of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=009b5500-371b-473a-b8e5-d3dffb8b335c","actionData","errors"]