[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0096b8f5-76a8-4757-87a6-d2332cbcaa2e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang KOTA LAYAK ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2019-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","KOTA LAYAK ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kota layak anak
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KOTA LAYAK ANAK
ABSTRAK:	\n \n a. Pemerintah kota Metro sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai generasi penerus agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;\r\nb. Upaya menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia perlu dilakukan secara struktural melalui perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara terencana, sistematis dan kolaboratif, dan berkelanjutan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;\r\nc. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999;\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;\r\n5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;\r\n7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;\r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;\r\n11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988;\r\n13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;\r\n14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008;\r\n15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010;\r\n16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011;\r\n17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011;\r\n18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011;\r\n19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011;\r\n20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011;\r\n21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011;\r\n22. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013;\r\n23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014;\r\n24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016;\r\n25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016;\r\n26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016;\r\n27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016; \n Dalam peraturan Daerah ini, diatur tentang Kota layak anak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang prinsip, tujuan, ruang lingkup, strategi, kebijakan, indikator, tanggungjawab, hak dan kewajiban, penyelenggaraan kota layak anak, pelayanan kesehatan, kelurahan dan sekolah ramah anak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019. \n 22 Hlm, 5 Lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah dalam mentransformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak anak, mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, mengintegrasikan sumber daya, serta mengimplementasikan KLA melalui perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketentuan substansial mencakup tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, melibatkan forum anak, meningkatkan kapasitas aparat, menyediakan data anak, ruang terbuka hijau, dan melibatkan lembaga masyarakat serta dunia usaha. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Orang tua memiliki kewajiban menjaga kesehatan anak, mendidik, dan melindungi dari kekerasan. Keluarga juga memiliki kewajiban terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kelurahan Ramah Anak. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan yang mengatur mengenai KLA masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif (maksimal Rp 50.000.000,00), penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 3 OF 2019
ON
CHILD-FRIENDLY CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Metro City Government as part of the Unitary State of the Republic of Indonesia shall have the responsibility to protect and fulfill the rights of children as the nation's future generation in order to live, grow and develop properly in accordance with human dignity;
that efforts to ensure the fulfillment of children's rights and protection from violence and discrimination against children as part of human rights need to be carried out structurally through regulation, planning, and implementation of development in a planned, systematic, collaborative, and sustainable manner which in turn becomes a cultural value of society;
that to implement the provisions of Article 21 paragraph (5)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0096b8f5-76a8-4757-87a6-d2332cbcaa2e","actionData","errors"]