[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","008c001c-187a-4012-9de1-1efa3042d57c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-04-28","effective_date","2025-04-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanggamus","place_of_enactment","Kota Agung","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 232
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Melaksanakan amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi demi memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terlaksana. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan hak-hak tersebut secara konkret di tingkat daerah. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Selain itu, juga didukung oleh sejumlah Peraturan Pemerintah, seperti PP Nomor 70 Tahun 2019, PP Nomor 13 Tahun 2020, PP Nomor 39 Tahun 2020, PP Nomor 42 Tahun 2020, dan PP Nomor 60 Tahun 2020. Landasan hukum ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 serta beberapa Peraturan Daerah terkait, seperti Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013, Perda Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021, dan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk memastikan penghormatan dan perlindungan penuh atas hak-hak dasar mereka. Perda ini menetapkan berbagai hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keadilan hukum, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, peraturan ini menguraikan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan penyediaan fasilitas yang layak dan mudah diakses, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2025. \n Lampiran file: 41 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d.28, penjelasan hlm 29 s.d. 41). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini mencakup upaya menjamin martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, peraturan ini memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai hak penyandang disabilitas, seperti hak atas keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut, termasuk penyediaan akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan bantuan hukum. Selain itu, peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.","transitional_provisions","1. Penyediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara bertahap.\n2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembaharuan data Penyandang Disabilitas paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Perusahaan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.\n2. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan/atau perintah pembongkaran bangunan gedung.\n3. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANGGAMUS
THE PROVINCE OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF TANGGAMUS REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
ON
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANGGAMUS,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the Regional Government is obliged to carry out planning, organizing and evaluation on the implementation of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities;
that based on the considerations as intended in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1997 on the Establishment of Level II Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=008c001c-187a-4012-9de1-1efa3042d57c","actionData","errors"]