[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0089eee2-3d61-429f-9967-977afce04250","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 21 Tahun 2006","number","21","year","2006","published_date","2006-12-26","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Gunungkidul","place_of_enactment","Wonosari","theme","Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2006/NO.8.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDesa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu\r\ndibentuk lembaga kemasyarakatan desa;\r\nbahwa agar pembentukan lembaga kemasyarakatan desa\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana\r\nperlu diatur pedoman pembentukannya; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21\r\nTahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16\r\nTahun 2006; \n Materi Pokok: Pembentukan Lemabaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan; Rukun Warga; Rukun Tetangga; Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya; Keuangan; HUbungan Kerja; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun\r\n2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan; \n Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan: 7 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan desa agar dapat berjalan efektif.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.\n- Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah dan mufakat, dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab.\n- Lembaga kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT), serta lembaga lain sesuai kebutuhan.\n- Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan.\n- Pengaturan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, kepengurusan, persyaratan pengurus, mekanisme pembentukan pengurus, pemberhentian pengurus, dan pergantian antar waktu pengurus untuk masing-masing lembaga (LPMD, LPMP, RW, RT).\n- Sumber keuangan lembaga kemasyarakatan desa diperoleh dari anggota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, usaha kegiatan lembaga, dan sumbangan yang sah.","transitional_provisions","1. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sebelum lembaga kemasyarakatan desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa","link","","revoked_by",[106],{"_100":107,"_102":108,"_36":109},"PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14199/perda-kab-gunungkidul-no-3-tahun-2017","95a8cc1e-3fad-421e-b95c-a28279d03d6f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
GUNUNGKIDUL REGENCY
(Official News of the Gunungkidul Regency Government)
Number : 8 Year: 2006 Series: E

REGIONAL REGULATION OF GUNUNGKIDUL REGENCY
NUMBER 21 OF 2006
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GUNUNGKIDUL,

Considering:

that in order to support the implementation of Village Governance in community empowerment, it is deemed necessary to establish village community institutions;
that in order for the establishment of village community institutions as referred to in letter a to be implemented, it is necessary to regulate the guidelines for its establishment;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Guidelines for the Establishment of Village Community Institutions;

In View of:

Law Number 15 of 1950 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0089eee2-3d61-429f-9967-977afce04250","actionData","errors"]