[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0085ac52-02bc-4f8c-b771-6f08e782fdb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 8 Tahun 2007","number","8","year","2007","published_date","2007-05-31","effective_date","2007-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DESA
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2007/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pengaturan berbagai urusan yang menjadi kewenangan desa maka dipandang perlu menyusun pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa\r\n \n PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan urusan yang menjadi kewenangan desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Asas pembentukan Peraturan Desa yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.\n2. Jenis Peraturan Perundang-undangan di tingkat desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.\n3. Materi muatan Peraturan Desa mencakup penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n4. Proses persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa, termasuk hak masyarakat untuk memberikan masukan.\n5. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan BPD.\n6. Kewajiban penyampaian Peraturan Desa kepada Bupati melalui Camat.\n7. Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah.\n8. Kewajiban penyebarluasan Peraturan Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2007 NUMBER 8

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2007

CONCERNING

GUIDELINES FOR ESTABLISHING AND MECHANISM FOR COMPILATION OF
VILLAGE REGULATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0085ac52-02bc-4f8c-b771-6f08e782fdb2","actionData","errors"]