[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0082e8de-90cf-46d8-80c9-5436b9252814","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ganggguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-04-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ganggguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI IZIN GANGGGUAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NO.3.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ganggguan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, telah dibentuk paerangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang perijinan , sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan penyesuaian; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantic) Stanntsblad Tahun 1926\r\nNomor 226 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Staatsblad\r\nTahun 1040 Nomor 14 dan Nomor 450; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987; Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2001; Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2002; Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; \n Materi Pokok: ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ganggguan \n Jumlah Halaman: 5 hlm; Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 seri D Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah seperti Dinas Perijinan, Kepala Dinas, dan Perangkat Daerah dalam Pasal 1. Selain itu, dilakukan penambahan ayat pada Pasal 12 mengenai pencabutan surat izin, yang mana pemberian peringatan dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Pasal 31 diubah terkait ancaman pidana bagi pelanggar ketentuan dalam peraturan ini. Pasal 33 juga diubah dan ditambah ayat baru mengenai penugasan pelaksanaan peraturan daerah kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan serta kerjasama antar perangkat daerah dalam pemberian izin, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Terakhir, dilakukan perubahan pada Penjelasan Pasal 30 terkait pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, dan atau Pasal 9 ayat (3) dan atau pasal 14, dan atau Pasal 15 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 04 OF 2008
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY NUMBER 15 OF
2001 ON LOCAL SERVICE CHARGE FOR NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL

\n\n \n \n

Considering:

that based on Regional Regulation of Bantul Regency Level II Number 16 of 2001 concerning the Establishment of Regional Service Organization within the Bantul Regency Government, a regional apparatus has been formed which is assigned to carry out regional household affairs and assistance tasks in the field of licensing, so that several provisions in Regional Regulation of Bantul Regency Number 15 of 2001 concerning Local Service Charge for Nuisance Permit need to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a. it is necessary to stipulate Regional Regulation of Bantul Regency Number 15 of 2001 concerning Local Service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0082e8de-90cf-46d8-80c9-5436b9252814","actionData","errors"]