[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","0075f66b-7824-4144-808c-ac27842e3b6c","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-04-26","effective_date","2013-01-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":54,"_57":58,"_59":60},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[70],{"_6":71,"_57":72,"_59":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Huruf j pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 2007; UU No. 69 Tahun 2010; UU No. 91 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak, Wilayah Pemungutan meliputi (tata cara pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan\r\nKetetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif), Masa\r\nPajak, Pendataan dan Penetapan Pajak, Pemungutan Pajak, Pengembalian\r\nKelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.\r\nPajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan\r\nPerkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai,\r\ndan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang\r\ndigunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.\r\nBumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta\r\nlaut wilayah kota. \r\nBangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.\r\nSubjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. \r\nWajib\r\nPajak adalah orang probadi atau baadan meliputi pembayar pajak, pemotong\r\npajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2013. \n Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan\r\nberdasarkan peraturan berdasarkan peraturan Daerah dilaksanakan mulai tanggal\r\n1 januari 2014 \n 28 hlm, Penjelasan 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menetapkan dasar hukum untuk pemungutan PBB-P2 di wilayah Kota Sungai Penuh. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Objek dan Subjek Pajak: PBB-P2 dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan PBB-P2 tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, atau SKPDLB kepada Walikota. Jika tidak puas dengan keputusan Walikota, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.
Pemeriksaan: Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan khusus terkait kerahasiaan data Wajib Pajak, serta ketentuan penyidikan dan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","

Pejabat atau tenaga ahli yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan informasi yang diperoleh dalam jabatannya dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.
Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan informasi dipidana dengan kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SUNGAI PENUH CITY
REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
LAND AND BUILDING TAX RURAL AND
URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (2) letter j Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Land and Building Tax Rural and Urban.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437), as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0075f66b-7824-4144-808c-ac27842e3b6c","actionData","errors"]