[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","007109b6-822c-4100-aa20-5fbac9d04b43","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Datar","place_of_enactment","Batusangkar","theme","Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPUSTAKAAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat yang dapat mewujudkan manusia yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, serta mengembangkan dan menggali potensi diri yang ada dengan ilmu pengetahuan,\r\nb. bahwa masih kurangnya penataan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar menyebabkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dikabupaten Tanah Datar belum terukur sesuai standar nasional perpustakaan sehingga diperlukan upaya komprehensip terhadap Perpustakan di Kabupaten Tanah Datar,\r\nc. bahwa dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan diperlukan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan,\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945\r\nUU No. 12 Tahun 1956\r\nUU No. 43 Tahun 2007\r\nUU No. 23 Tahun 2014\r\nPP No. 24 Tahun 2014\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2014\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 15 Tahun 2014\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 6 Tahun 2017\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2017\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2017\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 10 Tahun 2017\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 11 Tahun 2017\r\nPer Ka Perpustakaan Nasional No. 14 Tahun 2017\r\nPerda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016\r\n \n Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. tanggung jawab Pemerintah Daerah, \r\nb. Perpustakaan Pemerintah Daerah, \r\nc. Perpustakaan Nagari, \r\nd. pembudayaan gemar membaca,\r\ne. layanan Perpustakaan,\r\nf. tenaga Perpustakaan, \r\ng. pelestarian Naskah Kuno Daerah, \r\nh. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara,\r\ni. sarana dan prasarana, \r\nj. kerja sama dan peran serta masyarakat, \r\nk. penghargaan, dan \r\nl. pembinaan dan pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022. \n 58 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas melalui perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, serta untuk menata perpustakaan agar sesuai dengan standar nasional. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan di daerah.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan nagari. Peraturan ini juga mengatur tentang pembudayaan gemar membaca, layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, pelestarian naskah kuno daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara, sarana dan prasarana perpustakaan, kerja sama dan peran serta masyarakat, penghargaan, serta pembinaan dan pengawasan perpustakaan.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perpustakaan untuk memenuhi standar nasional perpustakaan, melengkapi jenis koleksi perpustakaan, dan melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala. Satuan pendidikan dasar juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional dan mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Kepala Dinas yang tidak melaksanakan kewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, menjamin ketersediaan layanan Perpustakaar secara merata di wilayah Daerah, menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat, menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, dan menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.\r\n2. Satuan pendidikan dasar yang tidak melaksanakan kewajiban menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan, memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik, mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan, melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian bantuan pembinaan.\r\n3. Kepala Dinas dan/atau Perangkat Daerah yang tidak menempatkan Pustakawan di Perpustakaan dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TANAH DATAR
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF TANAH DATAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
ON
LIBRARIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH DATAR,

Considering / Whereas :

that libraries are lifelong learning facilities that can create qualified people, have extensive knowledge, and develop and explore existing self-potential with knowledge;
that the lack of library arrangement in Tanah Datar Regency causes the organization and management of libraries in Tanah Datar Regency to be unmeasured according to national library standards, so that a comprehensive effort is needed for Libraries in Tanah Datar Regency;
that in carrying out the authorities of the Regional Government contained in Law Number 23 of 2014 on Regional Government in the field of libraries, a legal umbrella is needed in the implementation of library activities;
that based on the considerations as referred to in letters

","pdf_url","/proxy/pdf?id=007109b6-822c-4100-aa20-5fbac9d04b43","actionData","errors"]