[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0067582f-b6ff-4aac-8fe4-6f3b0520c639","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-01-20","effective_date","2016-01-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TERTIB-KENDARAAN-BARANG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang
ABSTRAK:	\n \n Kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang merupakan faktor penyebab mempercepat terjadinya kerusakan geometrik jalan dan jembatan yang sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kelebihan muatan (overloading) yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang tidak hanya membahayakan pengemudi dan kendaraannya tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya bahkan berdampak pada lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, sehingga perlu diadakan pengawasan dan pengendalian. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) memiliki peran yang sangat strategis dan diposisikan sebagai ujung tombak di sektor hilir dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang, sehingga peran dan fungsi UPPKB perlu dioptimalkan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, perlu diadakan beberapa penyesuaian terhadap materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. 134 Tahun 2015; Peraturan Dirjen No. SK.1493/AJ.108/DRJD/2013; Perda No. 4 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan sebagian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 29, 30. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan Barang.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang yang dapat menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, dan kecelakaan lalu lintas.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Definisi Kelebihan Muatan diubah menjadi jumlah berat muatan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan yang tertera dalam Bukti Lulus Uji.
Kewajiban bagi setiap kendaraan angkutan barang untuk mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui.
Pengendalian dan pengawasan muatan angkutan barang serta pengamanan jalan dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus ditera secara berkala.
Setiap kendaraan angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada UPPKB yang dilalui. Fasilitas UPPKB terdiri dari fasilitas utama dan penunjang.
UPPKB dipimpin oleh Kepala Unit, dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional dengan kompetensi yang sesuai.
Penimbangan kendaraan angkutan barang dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau pada masing-masing sumbu kendaraan.
Kendaraan angkutan barang hanya diperbolehkan memuat dan mengangkut muatan lebih sampai dengan 5% dari daya angkut yang tertera dalam Bukti Lulus Uji.
Tata cara tetap pengawasan muatan barang di UPPKB meliputi pemeriksaan dokumen kendaraan, penimbangan kendaraan, pemeriksaan dimensi dan tata cara pemuatan, serta penindakan terhadap pelanggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[104,110,111],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PERDA Prov. Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2014 tentang Tertib Muatan Kendaraan Angkutan BarangDalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan sebagian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 20, 29, 30.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/36296/perda-prov-sumatera-selatan-no-4-tahun-2014","71a912b1-e195-4f16-b3df-46f96f81590e",{"_105":106,"_107":108,"_36":109},{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA
SOUTH SUMATERA REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2014 CONCERNING
ORDERLY LOADING OF GOODS TRANSPORT VEHICLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:

that overloading by goods transport vehicles is a factor that accelerates damage to road segment geometry and bridges, which has the potential to cause road accidents;
that overloading by goods transport vehicles not only endangers the driver and their vehicle but also endangers other road users and even impacts the environment and the interests of the general public, so supervision and control are necessary;
that the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) has a very strategic role and is positioned as the spearhead in the downstream sector in an effort to supervise and control overloading of goods transport vehicles, so the role and function of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0067582f-b6ff-4aac-8fe4-6f3b0520c639","actionData","errors"]