[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006476ba-94c0-4fc8-b2cf-19dbfc1ce696","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 12 TAHUN 2009
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 44
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan sosial ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan serta upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha di Kota Ternate, maka diperlukan pengaturan tentang izin gangguan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Izin Gangguan \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Terdiri Dari . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997. \n Peraturan Daerah ini Terdiri Dari 45 Pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2009. \n 23 Halaman,penjelas, 2 Lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 8).\n2. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2001 Nomor 19).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Gangguan (HO) di Kota Ternate. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan sebelumnya (Perda No. 8 Tahun 2000 dan Perda No. 19 Tahun 2001) sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengendalian, pengawasan, serta mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek Izin Gangguan: Semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
Kewajiban Izin: Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan.
Persyaratan Izin: Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan seperti bukti kepemilikan tanah, IMB, KTP, akta pendirian badan hukum (jika ada), surat persetujuan pemilik tanah (jika bukan milik sendiri), dan pernyataan tidak berkeberatan dari warga sekitar.
Jenis Usaha Tertentu: Jenis usaha tertentu yang dibatasi jumlahnya wajib memenuhi persyaratan khusus, termasuk dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dampak yang ditimbulkan.
Masa Berlaku Izin: Izin berlaku selama usaha masih berlangsung, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 2 tahun.
Retribusi: Atas pemberian izin gangguan, dipungut retribusi yang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan indeks lokasi, indeks gangguan, dan indeks luas tempat usaha.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran retribusi, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan/keringanan/pembebasan retribusi, dan kadaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini, seluruh instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini sudah harus selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.\n3. Semua izin yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.\n4. Setelah berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan izin selanjutnya berpedoman kepada peraturan daerah ini.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 12 OF 2009
on
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that Ternate City Regional Regulation Number 8 of 2000 concerning Nuisance Permit Retribution and Ternate City Regional Regulation Number 19 of 2001 concerning Business Place Permit Retribution are deemed no longer in accordance with the current socio-economic developments and dynamics, so adjustments need to be made;
that in order to improve services, control and supervision, and efforts to create order and legal certainty regarding the existence of business premises in Ternate City, it is necessary to regulate nuisance permits;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Ternate City Regional Regulation concerning Nuisance Permits;

Bearing in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=006476ba-94c0-4fc8-b2cf-19dbfc1ce696","actionData","errors"]