[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","005ad19f-0cd9-4fd3-a88a-40c9d457d05a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2014 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman MOdal / Investasi
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9, TLD NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,\r\nmaka Pemerintah Daerah perlu mendorong peran serta\r\nPerusahaan Umum Milik Daerah dalam meningkatkan\r\npertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan\r\nperkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang\r\nnyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan\r\nPerusahaan Umum Milik Daerah yangberdasarkan prinsip- prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan\r\nPerusahaan Daerah melalui penyertaan modal;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah\r\nNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat\r\ndilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam\r\ntahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan\r\nDaerah tentang Penyertaan Modal Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyertaan Modal\r\nDaerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Barat. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerahtingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia 1959 Nomor 47 Tambahan Lembaran\r\nnegara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10\r\nTahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor\r\n7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3970);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,\r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3851);\r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\n4286);\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4355);\r\n7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n8. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3348);\r\n9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n10. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014\r\ntentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4737);\r\n13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);\r\n14. Peraturan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan Nomor 13 Tahun\r\n2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank\r\nPembangunan Daerah Sulawesi selatan dari Perusahaan\r\nDaerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank\r\nPembangunan Daerah Sulawesi selatan;\r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 3); \n (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat\r\nstrukturpermodalan Bank Sulselbar dan meningkatkan kapasitas usaha\r\ngunamemperoleh manfaat ekonomi serta mendorong\r\npertumbuhanperekonomian daerah.\r\n(2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk\r\nmeningkatkanproduktivitas kinerja Bank Sulselbar yang efektif, efisien\r\nsekaligus dapatmemberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan\r\nAsli Daerah(PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna\r\nmenunjangpembangunan daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Selatan dan Barat diterbitkan dengan maksud untuk memperkuat struktur permodalan Bank Sulselbar dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tujuan dari penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kinerja Bank Sulselbar yang efektif, efisien, dan memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk uang pada Bank Sulselbar. Penyertaan modal daerah ditetapkan sebesar hingga tahun 2014 sebesar Rp 8.106.000.000,- melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran penyertaan modal daerah pada Bank Sulselbar akan ditambah sebesar Rp. 15.000.000.000,- hingga tahun 2018, yang berasal dari APBD Kabupaten Bone.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Bone No. 4 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338588/perda-kab-bone-no-4-tahun-2018","83e1cb75-8c1c-467b-8d85-efc21d25d86b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN LIMITED LIABILITY COMPANY
BANK OF SOUTH AND WEST SULAWESI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the welfare of the people, the Regional Government needs to encourage the participation of Regional Owned Public Companies in increasing the growth and development of the regional economy;
that in order to increase the growth and development of the regional economy, real efforts from the Regional Government are needed by empowering Regional Owned Public Companies based on sound economic principles, by supporting the capital of Regional Companies through capital participation;
that based on the provisions of Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial

","pdf_url","/proxy/pdf?id=005ad19f-0cd9-4fd3-a88a-40c9d457d05a","actionData","errors"]