[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00581b97-6949-422c-8d3f-cfec641d83df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung No. 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Bitung","place_of_enactment","Bitung","theme","PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.KOTA BITUNG 2013/NO.42; TLD.KOTA BITUNG/NO.124
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAMASI PANTAI
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi Pantai bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Perencanaan reklamasi meliputi penentuan lokasi berdasarkan RZWP-3-K dan/atau RTRW Kota, penyusunan rencana induk yang memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis dan kesesuaian dengan rencana zonasi dan tata ruang, studi kelayakan yang mencakup aspek teknis, ekonomi-finansial, dan lingkungan hidup, serta penyusunan rancangan detail yang memasukkan mitigasi bencana. Setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi. Walikota berwenang menerbitkan izin reklamasi pada perairan laut 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah kota. Pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan perencanaan, menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat, dan memperhatikan akses publik serta kompensasi bagi masyarakat terdampak. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Walikota, dan laporan pelaksanaan disampaikan kepada Menteri.","transitional_provisions","1. Izin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) diancam pidana sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.\n2. Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi lindung, diancam pidana sesuai dengan yang di atur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BITUNG CITY
NUMBER 21 YEAR 2013
CONCERNING
ORGANIZATION OF COASTAL RECLAMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the urban area on the coast tends to experience rapid changes, causing various problems such as increasing land needs for development, both for housing, industry, trade and services, ports, warehousing, marine tourism as well as facilities and infrastructure;
that in order to overcome the problem of land limitations as referred to in letter a, it is necessary to carry out expansion through coastal reclamation carefully and in an integrated manner;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Coastal Reclamation in Bitung City;

In View of:

Law Number 5 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00581b97-6949-422c-8d3f-cfec641d83df","actionData","errors"]