[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","004c2f01-6c31-4b2d-bb90-5c3a5b614722","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 18 Tahun 2010","number","18","year","2010","published_date","2010-07-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Kab Bojonegoro Tahun 2010 No 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n dengan berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah di bidang Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan penyesuaian \n UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 tahun 1981, UU No 17 tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 10 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2009, UU No 25 Tahun 2009, PP No 27 Tahun 1983, PP No 43 Tahun 1993, PP No 43 Tahun 1993, PP No 44 Tahun 1993, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, OO No 68 Tahun 2010, Perpres No 1 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 15 Tahun 2006, Permendagri o 16 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2006, Perda Kab. Bojonegoro No 2 Tahun 1988, Perda Kab. Bojonegoro No 7 Tahun 2008, Perda Kab. Bojonegoro No 8 Tahun 2008, Perda Kab. Bojonegoro No 10 Tahun 2008 \n mengatur tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang memuat nama objek dan subjek retribusi, golongan, ketentuan pengujian, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif, struktur dan besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan sampai dengan ketentuan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002 Nomor 1 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya mencegah kerawanan berkendara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. **Objek Retribusi**: Pelayanan pengujian setiap kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.\n2. **Subjek Retribusi**: Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.\n3. **Kewajiban Pengujian**: Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pemilik kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya untuk pengujian berkala.\n4. **Tarif Retribusi**: Ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan pengujian. Contohnya, kendaraan dengan JBB kurang atau sama dengan 3.500 Kg dikenakan Rp. 60.000,- untuk jangka waktu 6 bulan.\n5. **Sanksi**: Keterlambatan pengujian dikenakan denda. Penggantian buku uji yang hilang atau rusak juga dikenakan denda.\n6. **Pengawasan**: Dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.\n7. **Insentif**: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOJONEGORO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 18 OF 2010
ABOUT
LOCAL FEE FOR MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOJONEGORO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation in the field of Regional Retribution in Bojonegoro Regency needs to be adjusted; \n that based on the considerations as in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Motor Vehicle Testing. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency/City Regions within the Province of East Java (announced on August 8, 1950). \n Law Number 8 of 1981, concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of 1981 Number 76, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=004c2f01-6c31-4b2d-bb90-5c3a5b614722","actionData","errors"]