[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00464f81-d68c-4860-862c-d3dbd6f8dac4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tahun 2014","number","2/POJK.05/2014","year","2014","published_date","2014-03-28","effective_date","2014-04-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"sectors","location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 2/POJK.05/2014, LN.2014/NO.71, TLN NO.5526, Jdih.ojk.go.id: 62 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2014 ini bertujuan untuk memperkuat industri perasuransian nasional melalui peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan ini merespons dinamika industri dengan menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara organ perusahaan seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, serta menekankan pentingnya fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan transparansi keuangan. Selain itu, peraturan ini menetapkan kriteria dan tanggung jawab bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk larangan rangkap jabatan dan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Kebijakan ini juga mengatur hubungan dengan pemangku kepentingan dan menekankan perlindungan terhadap hak-hak pemegang polis, tertanggung, dan peserta.

","transitional_provisions","1. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan OJK ini wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan, kecuali untuk penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.\n2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan OJK ini wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan OJK ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129774/peraturan-ojk-no-73pojk052016-tahun-2016","1c139df6-96b7-480c-ba5f-960b0df64925","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 2/POJK.05/2014
REGARDING
GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR INSURANCE BUSINESS ENTITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Considering:

that one of the efforts to strengthen the national insurance industry is to improve the quality of implementation of good corporate governance for insurance business entities;
that in order to optimize the application of good corporate governance for insurance business entities, it is necessary to respond proportionally to the dynamics that occur in the industry;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of Financial Services Authority concerning Good Corporate Governance for Insurance Business Entities;

In view of:

Law Number 2 of 1992 concerning Insurance Business (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00464f81-d68c-4860-862c-d3dbd6f8dac4","actionData","errors"]