[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003f848e-cfa2-4902-a913-0b2f47c900d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO\r\nNOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO\r\nNOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Probolinggo Tahun 2022 No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO\r\nNOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah beserta pengenaan tarifnya;\r\nc. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa umum yang baru, yaitu retribusi pelayanan tera/tera ulangalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 \n peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; perubahan meliputi: ketentuan umum; dan penambahan jenis retribusi pelayanan tera/tera ulang dan ketentuan nya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022. \n mengubah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 \n jumlah 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan:\na. Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 4);\nb. Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);\nc. Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah melalui perluasan objek retribusi daerah, khususnya dengan penambahan retribusi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perubahan Pasal 1 yang mengubah dan menambahkan definisi terkait retribusi pelayanan tera/tera ulang.
Penghapusan huruf c pada Pasal 3 dan penambahan huruf k, sehingga jenis retribusi jasa umum mencakup pelayanan tera/tera ulang.
Penyisipan Bab XIIA yang mengatur secara khusus mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, meliputi nama, objek, subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, serta masa retribusi dan saat retribusi terutang.

Secara rinci, Bab XIIA mengatur:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pelayanan pengujian UTTP oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan pengukuran kuantitas dan/atau kualitas, pengukuran penakaran, dan pengukuran massa atau penimbangan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah jangka waktu maksimal pemanfaatan pelayanan, dan retribusi terutang saat penyelenggaraan pelayanan atau penerbitan SKRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PROBOLINGGO
PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 3 OF 2011 CONCERNING USER CHARGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

\n\n \n \n

Considering:

that regional levies are one source of
important regional income to finance
the implementation of regional government;
that in order to improve services to the
community and regional independence, it is necessary to
expand the object of regional levies and the imposition of tariffs;
that with the addition of a new public service levy object,
namely the retribution for tera/re-tera services
measuring instruments, scales, weights and their accessories, it is
necessary to make the Fourth Amendment to the Regional Regulation of
Probolinggo City Number 3 of 2011 concerning Public Service Retribution;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=003f848e-cfa2-4902-a913-0b2f47c900d1","actionData","errors"]