[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003d882d-8804-471b-bce4-e2d64647ae02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-06-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penghormatan-perlindungan-pemenuhan-hak-disabilitas
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Magelang Tahun 2021 No. 1/ TLD No. 76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan, hak-haknya secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat menusia;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk mewujudkan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat 96) UUD Tahun 1945; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 8 Tahun 2016; PP No 52 Tahun 2019; PP No 70 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2020; PP No 39 Tahun 2020; PP No 42 Tahun 2020; PP No 60 Tahun 2020; PP No 75 Tahun 2020; Perpres No 67 Tahun 2020; Perpres No 68 Tahun 2020; PErda Prov Jateng No 11 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:\r\na. Penyandang Disabilitas fisik;\r\nb. Penyandang Disabilitas intelektual;\r\nc. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau\r\nd. Penyandang Disabilitas sensorik.\r\nPenyandang Disabilitas memiliki hak:\r\na. hidup;\r\nb. bebas dari stigma;\r\nc. privasi;\r\nd. keadilan dan pelindungan hukum;\r\ne. pendidikan;\r\nf. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;\r\ng. kesehatan;\r\nh. politik;\r\ni. keagamaan;\r\nj. keolahragaan;\r\nk. kebudayaan dan pariwisata;\r\nl. kesejahteraan sosial;\r\nm. aksesibilitas;\r\nn. pelayanan publik;\r\no. pelindungan dari bencana;\r\np. habilitasi dan rehabilitasi;\r\nq. konsesi;\r\nr. pendataan;\r\ns. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;\r\nt. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;\r\nu. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan\r\nv. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.\r\nPemerintah Daerah wajib melakukan:\r\na. perencanaan;\r\nb. penyelenggaraan; dan\r\nc. evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.\r\nPengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada permukiman yang dibangun oleh pengembang dilaksanakan terhadap pemukiman yang dibangun setelah Peraturan Daerah ini berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021. \n 49 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini dilakukan dengan menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terkait pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan ini juga mengatur mengenai keadilan dan pelindungan hukum, pendidikan inklusif, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Selain itu, diatur pula mengenai hak politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, infrastruktur yang mudah diakses, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, komunikasi dan informasi, serta pelindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai koordinasi antar perangkat daerah dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pemerintah Desa juga memiliki peran serta dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan desa. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Pengawasan terhadap penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada permukiman yang dibangun oleh pengembang dilaksanakan terhadap pemukiman yang dibangun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.\n2. Infrastruktur yang dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dilengkapi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dilakukan penyesuaian secara bertahap.\n3. Kewajiban pemenuhan jumlah pekerja penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah, BUMD, dan Perusahaan swasta yang telah memenuhi kewajiban mempekerjakan pekerja atau pegawai penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana kerja perusahaan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan Pasal 129 dipidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.\n2. Setiap orang yang karena kegiatan usahanya menimbulkan gangguan tidak berfungsinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2021

IMPLEMENTATION OF RESPECT, PROTECTION, AND FULFILLMENT OF RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

Considering / Whereas :

that persons with disabilities shall have the same rights, obligations, roles and positions based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in social and state life, persons with disabilities need to obtain respect, protection, and fulfillment of their rights optimally so that they can be independent and participate according to human dignity;
that based on the provisions of Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, to realize legal certainty, clarity of responsibilities and authorities of the Regional Government, it is necessary to form a Regional Regulation that regulates the Implementation of Respect, Protection,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=003d882d-8804-471b-bce4-e2d64647ae02","actionData","errors"]