[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003d613f-4dc6-4642-830f-20a4f960e9bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023","number","1","year","2023","published_date","2023-02-03","effective_date","2023-02-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2023
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 1, BN 2023 (150) : 36 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem\r\npengendalian intern di lingkungan Kementerian\r\nKoordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,\r\ndibutuhkan penerapan manajemen risiko guna\r\nmenciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;\r\nb. bahwa untuk mewujudkan manajemen risiko yang baik,\r\ntertib, dan berkepastian, perlu disusun pengaturan\r\nmengenai penerapan manajemen risiko di lingkungan\r\nKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan\r\nKeamanan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,\r\ndan Keamanan tentang Penerapan Manajemen Risiko di\r\nLingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,\r\nHukum, dan Keamanan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang\r\nKementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan\r\nKeamanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 159);\r\n4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,\r\ndan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi\r\ndan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,\r\nHukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 115);\r\n \n terkait ketentuan umum manajemen risiko\r\ninfrastruktur manajemen risiko yang terdiri dari budaya risiko,struktur manajemen risiko, sistem infomasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023. \n 36 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui penerapan manajemen risiko. Tujuan utama adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja organisasi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kebijakan ini mengatur pembagian kewenangan antar unit kerja, pembentukan komite manajemen risiko, dan penetapan unit pemilik risiko (UPR) di berbagai tingkatan. Setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan manajemen risiko dalam setiap kegiatan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih baik.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.150, 2023

ΚΕΜΚΟΡOLHUKAM. Risk Management. Implementation.

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

NUMBER 1 OF 2023

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT WITHIN THE MINISTRY
OF THE COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=003d613f-4dc6-4642-830f-20a4f960e9bf","actionData","errors"]