[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003cabde-649a-4beb-b5f1-2914b212c83b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur","place_of_enactment","Kupang","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD/2022/No. 007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 \r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan \r\nKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun \r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala \r\nDaerah menyampaikan Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan \r\nAPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n(DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang \r\ntelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan \r\npaling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun \r\nanggaran berakhir, \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun \r\nAnggaran 2021 telah mendapat persetujuan \r\nbersama DPRD pada tanggal 20 Juni 2022 dan \r\ntelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri \r\nsesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n903-5250 Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 \r\ntentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah \r\nProvinsi Nusa Tenggara Timur tentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa \r\nTenggara Timur Tahun Anggaran 2021 dan \r\nRancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara \r\nTimur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban \r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun \r\nAnggaran 2021\r\nc. bahwa Gubernur bersama DPRD telah \r\nmelaksanakan penyempurnaan Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban \r\nPelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai \r\nhasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana \r\ndimaksud pada huruf b, \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, \r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun \r\nAnggaran 2021, \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan UUNomor 13 Tahun 2022 , UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, UU Nomor 21 Tahun 2022, PP Nomor 8 Tahun 2006, PPNomor 71 Tahun 2010 , PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun \r\n2020, Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 \n Perda tersebut mengatur mengenai landasan hukum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berupa laporan Keuangan terdiri dari laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021, \r\nNeraca per 31 Desember 2021: Laporan Operasional per 31 Desember 2021: \r\nLaporan Arus Kas per 31 Desember 2021: \r\nLaporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021: dan \r\nCatatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021. serta dilampiri \r\ndengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha \r\nMilik Daerah/Perusahan Daerah per 31 Desember 2021. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022. \n Peraturan Gubernur mengenai Penjaabran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Laporan Realisasi Anggaran: Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Laporan Operasional: Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Non Operasi, dan Surplus/Defisit LO.
Laporan Perubahan Ekuitas: Ekuitas Awal, Surplus/Defisit – LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Jumlah Ekuitas Akhir.
Neraca: Jumlah Aset, Jumlah Kewajiban, dan Jumlah Ekuitas.
Laporan Arus Kas: Saldo Kas awal, Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, serta Saldo Kas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan: Informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

\n\n

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EAST NUSA TENGGARA GOVERNOR
REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2022
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

EAST NUSA TENGGARA GOVERNOR,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dengan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=003cabde-649a-4beb-b5f1-2914b212c83b","actionData","errors"]