Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Kepahiang 1/2017 · Perda Kabupaten Kepahiang No. 1 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Februari 2017Tanggal Penetapan:1 Februari 2017
Hukum Pemerintahan DaerahHak Asasi ManusiaKebijakan Umum Pemerintah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
LokasiPemerintah Kabupaten Kepahiang
Tanggal Berlaku01 Februari 2017
Tanggal Penetapan01 Februari 2017
Tempat PenetapanKepahiang

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan memberikan dasar bagi aparatur daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan perencanaan berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, pengelolaan anggaran yang responsif gender, serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga pemberdayaan perempuan.

Ketentuan Substansial: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan PUG dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Pemerintah daerah juga berwenang memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, melaksanakan PUG terkait urusan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll.), memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, membentuk Pokja PUG, memberikan pendampingan, advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Pokja PUG, serta melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

Perencanaan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender, yang hasilnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). Bappeda mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dan menetapkan Bappeda sebagai koordinator. Dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

(-)

(-)