[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","003b9524-86ed-418f-9711-4a84c0066a02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepahiang, diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;,\r\nUndang–undang Nomor 7 Tahun 1984,\r\nUndang-undang Nomor 21 Tahun 1999,\r\nUndang-undang Nomor 39 Tahun 1999\r\nUndang–undang Nomor 39 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,\r\nUndang–undang Nomor 25 Tahun 2004,\r\nUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004,\r\nUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008,\r\nUndang-undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nUndang-undang Nomor 23 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,\r\nInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000,\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008.\r\n \n Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah harus mencerminkan asas :\r\na. penghormatan terhadap hak asasi manusia; b. keadilan; c. partisipasi; d. kesetaraan; dan e. non diskriminasi.\r\nRuang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah; b. pelaksanaan strategi PUG, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga PUG; c. partisipasi masyarakat dalam PUG; dan d. pembinaan dalam pelaksanaan PUG. Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan melalui analisis gender. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG. Focal Point PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala SKPD setiap 6 (enam) bulan sekali. Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam berbagai kegiatan PUG. Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang.

\r\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan memberikan dasar bagi aparatur daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan perencanaan berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, pengelolaan anggaran yang responsif gender, serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga pemberdayaan perempuan.

\r\n

Ketentuan Substansial: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan PUG dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Pemerintah daerah juga berwenang memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, melaksanakan PUG terkait urusan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll.), memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, membentuk Pokja PUG, memberikan pendampingan, advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Pokja PUG, serta melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

\r\n

Perencanaan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender, yang hasilnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). Bappeda mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dan menetapkan Bappeda sebagai koordinator. Dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
THE PROVINCE OF BENGKULU
REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
on
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

Considering / Whereas :

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee the same and/or equal rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the economic, health, education, socio-cultural, political, governmental, and legal fields, gender mainstreaming is needed in development, social, national and state life;
that to provide legal certainty in the context of implementing gender mainstreaming in Kepahiang Regency, it is necessary to regulate it in a regional regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender Mainstreaming;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=003b9524-86ed-418f-9711-4a84c0066a02","actionData","errors"]