[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0034a88e-88c3-4ef8-8d4c-f4f37c959c59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2024","number","15","year","2024","published_date","2024-06-12","effective_date","2024-06-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Royalti - Lisensi - Hak Cipta - Buku - Karya Tulis Lainnya
2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 15, BN 2024 (325) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat dalam melakukan penggandaan ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya secara fisik maupun digital dan/atau virtual, perlu mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari penggandaan ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya secara fisik maupun digital dan/atau virtual. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 28 Tahun 2014; UU Nomor 3 Tahun 2017; PP Nomor 36 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. \n Permenkumham ini mengatur mengenai Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; b. lisensi Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; c. pembatasan dan pengecualian penggunaan Ciptaan; d. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti; e. evaluasi LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya; f. audit keuangan; dan g. laporan kinerja dan keuangan LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya. Lembaga Manajemen Kolektif di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya (LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan hasilnya kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2024. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti atas lisensi penggunaan sekunder untuk hak cipta buku dan/atau karya tulis lainnya. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk mengatur mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari penggandaan ciptaan buku dan/atau karya tulis lainnya, baik secara fisik maupun digital. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti, termasuk penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Peraturan ini juga mengatur izin operasional LMK, lisensi penggunaan sekunder, serta pembatasan dan pengecualian penggunaan ciptaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan hak dan kewajiban bagi pengguna sekunder, termasuk kewajiban membayar royalti dan persyaratan khusus bagi LMK, seperti berbentuk badan hukum nirlaba dan memiliki anggota minimal 200 orang.

","transitional_provisions","1. Izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan masa berlaku izin operasional LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya berakhir.\n2. Pengenaan tarif Royalti penggunaan sekunder atas Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya tetap dilakukan berdasarkan kesepakatan antara LMK di bidang Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya dengan Pengguna Sekunder sampai dengan ditetapkannya besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya berdasarkan pedoman penetapan besaran Royalti atas penggunaan sekunder Ciptaan Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2024
on
MANAGEMENT OF ROYALTIES FOR SECONDARY USE LICENSES FOR
COPYRIGHT OF BOOKS AND/OR OTHER WRITTEN WORKS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to provide legal certainty to the
public in duplicating creations
of books and/or other written works physically or
digitally and/or virtually, it is necessary to regulate
the mechanism for collecting, gathering, and
distributing royalties from the duplication of book creations
and/or other written works physically or digitally
and/or virtually;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation
of the Minister of Law and Human Rights on
Management of Royalties for Secondary Use Licenses
for Copyright of Books and/or

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0034a88e-88c3-4ef8-8d4c-f4f37c959c59","actionData","errors"]