[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00334606-29ae-46ff-82e2-4991f8684fe1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-09-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Penyelenggaraan Peternakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peternakan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak yang cukup dan berkualitas perlu pengembangan peternakan secara mandiri guna mewujudkan kedaulatan pangan; bahwa pengembangan peternakan yang berkelanjutan membutuhkan produksi dan produktivitas ternak guna melindungi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan asal ternak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggarakan peternakan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggarakan peternakan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O11; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor l8/Permentan/RC.040/4/20I8 Tahun 20I8 \n Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan, berisi tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Kawasan Peternakan; Peternakan; Kelembagaan dan Korporasi Peternak; Kerjasama dan Kemitraan; Agribisnis Peternakan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan bertujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan; mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan; mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; memberikan kepastian hukum dan berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan; melestarikan sumber daya genetik ternak lokal Daerah; serta meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\r\n\r\n1. **Perencanaan dan Kawasan Peternakan:** Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan berdasarkan RPJMD, RPJPD, dan RTRW, serta memfasilitasi penetapan kawasan peternakan yang dicantumkan dalam RTRW Provinsi. Pemerintah Daerah juga berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk menetapkan kawasan penggembalaan umum.\r\n2. **Peternakan:** Pengelolaan sumber daya genetik hewan (SDG Hewan) dilakukan dengan membatasi pengeluaran dari Daerah sumber atau kawasan plasma nutfah dan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk pengembangan. Penyediaan lahan untuk peternakan dimasukkan ke dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kebutuhan air untuk hewan diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan benih, bibit, dan/atau bakalan, termasuk penyediaan, produksi, peredaran, dan pengawasan. IB dan TE diatur sebagai teknologi reproduksi untuk pengembangan produksi ternak. Setiap orang yang melakukan budidaya ternak harus mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya. Pengaturan alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya. Budidaya ternak dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pasca panen produksi hewan skala kecil dan menengah serta membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan. Setiap ternak yang diedarkan ke dalam dan/atau ke luar Daerah wajib memiliki surat keterangan asal ternak dan surat keterangan kesehatan ternak.\r\n3. **Kelembagaan dan Korporasi Peternak:** Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan peternak dan pengembangan kawasan peternakan yang berbasis korporasi petani ternak. Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan dan mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal.\r\n4. **Kerjasama dan Kemitraan:** Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan dapat bermitra dengan badan usaha. Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan.\r\n5. **Agribisnis Peternakan:** Pemerintah Daerah menfasilitasi AUTS/K untuk memproteksi dan mendukung keberlanjutan usaha agribisnis peternakan.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNOR OF RIAU

REGIONAL REGULATION OF RIAU PROVINCE
NUMBER 6 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF RIAU,

Considering:

that in providing sufficient and high-quality livestock-derived food and livestock products, it is necessary to develop livestock farming independently in order to realize food sovereignty;
that sustainable livestock farming development requires livestock production and productivity to protect the public in meeting the needs of livestock-derived food consumption;
that to provide legal certainty in doing business in the livestock sector, it is necessary to regulate the organization of livestock farming;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization of Livestock Farming;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00334606-29ae-46ff-82e2-4991f8684fe1","actionData","errors"]