[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00330b6d-14b3-4489-a751-99ba6a62809a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045.","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024","number","11","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Dumai","place_of_enactment","Dumai","theme","Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD. 2024/No. 7 Seri E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa agar pelaksanaan pembangunan Kota Dumai dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024; \n Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal Diantaranya Ketentuan Umum; RPJPD; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai untuk periode 2025-2045. RPJPD ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 20 tahun ke depan, dengan mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Riau, dan RTRW. RPJPD Kota Dumai disusun dengan sistematika yang meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, serta penutup. RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, dan program Walikota. Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan RPJPD, dengan tata cara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota, yang kemudian disampaikan kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau terjadi perubahan mendasar seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.","transitional_provisions","1. Ketentuan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DUMAI
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DUMAI CITY
NUMBER | YEAR 2024
ABOUT

LONG-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN OF DUMAI CITY
YEAR 2025 - 2045

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DUMAI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order for the implementation of Dumai City development within a period of 20 years to be directed, sustainable, effective and efficient, and to accommodate the interests of the community, it is necessary to prepare a Regional Long-Term Development Plan (RPJPD);
that in order to realize the ideals of the 2025-2045 Golden Indonesia, the Regional Government prepares the RPJPD as a unity with the national development planning system;
that based on Article 13 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the Regional Development Planning System, the Regional Long-Term Development Plan must be stipulated by a Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00330b6d-14b3-4489-a751-99ba6a62809a","actionData","errors"]