[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","002e36d3-b1c7-425b-92ec-cb34279927b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-04-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PENERANGAN JALAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat\r\nutamanya dalam bidang penerangan jalan, diperlukan peran serta\r\nmasyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan\r\nprasarana penerangan jalan; bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak\r\ndaerah yang potensial dapat meningkatkan Pendapatan Asli \r\nDaerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah\r\nKota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan\r\nJalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota\r\nPekalongan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan\r\nDaerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak\r\nPenerangan Jalan sudah tidak sesuai, sehingga perlu\r\ndisempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\nKota Pekalongan tentang Pajak Penerangan Jalan; \n Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif dan tata cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan dan masa pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2011. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998 dicabut. \n 21 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1998 Seri A Nomor 2)\n2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2003 Seri A Nomor 4)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penerangan jalan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah, kedutaan asing (dengan asas timbal balik), penggunaan listrik dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin, dan tempat ibadah.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang dihitung dari jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah biaya pemakaian KWh/variabel jika berasal dari sumber lain, atau berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan, jangka waktu, dan harga satuan listrik yang berlaku jika dihasilkan sendiri. Tarif pajak bervariasi: 9% untuk penggunaan bukan industri dan pertambangan, 3% untuk industri dan pertambangan, dan 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri.

Peraturan ini mengatur wilayah pemungutan, masa pajak, tata cara pemungutan yang tidak boleh diborongkan, kewajiban Wajib Pajak untuk membayar sendiri pajak terutang, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) seperti SKPDKB dan SKPDKBT. Juga diatur mengenai Surat Tagihan Pajak (STPD), tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta insentif pemungutan.

Peraturan ini juga mengatur ketentuan khusus terkait kerahasiaan data Wajib Pajak, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta ketentuan pidana bagi Wajib Pajak yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui terkait Wajib Pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal yang diketahui terkait Wajib Pajak dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 1998","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PEKALONGAN CITY
YEAR 2011 NUMBER 5

REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 5 OF 2011

CONCERNING

STREET LIGHTING TAX

","pdf_url","/proxy/pdf?id=002e36d3-b1c7-425b-92ec-cb34279927b3","actionData","errors"]