Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok, dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjung Pandan

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Belitung 1/2011 · Perda Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:18 Maret 2011Tanggal Penetapan:18 Maret 2011
Hukum Pemerintahan DaerahPemerintahan Desa

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok, dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjung Pandan
LokasiPemerintah Kabupaten Belitung
Tanggal Berlaku18 Maret 2011
Tanggal Penetapan18 Maret 2011
Tempat PenetapanTanjung Pandan

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Peraturan ini membentuk Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan Tanjungpandan. Wilayah desa-desa baru ini berasal dari pemekaran sebagian wilayah desa-desa induk sebelumnya. Batas wilayah masing-masing desa baru ditetapkan dan digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang menjadi lampiran peraturan daerah ini. Penentuan batas desa secara pasti di lapangan akan ditetapkan oleh Bupati.

Untuk pelaksanaan pemerintahan di desa yang baru dibentuk, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usulan Camat. Masa jabatan penjabat Kepala Desa adalah selama-lamanya 1 tahun atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif. Penjabat Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan memiliki wewenang yang sama dengan Kepala Desa definitif. Selain itu, Penjabat Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

1. Dana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Desa Induk sampai dengan ditetapkannya APBDes Desa baru. 2. Dana tersebut bersumber dari sebagian Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Induk, yang pembagiannya diatur dalam Peraturan Desa Induk. 3. Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran biaya untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya APBDes Desa baru. 4. Sebelum Desa baru menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Desa Induk tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang baru dibentuk. 5. Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa pada Desa Induk harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. 6. Penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah peresmian desa dan pengangkatan penjabat kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(-)