[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","002a2c4e-9fbf-4f13-a1bb-95cdfdf9e475","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_108":109,"_110":111},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":79,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":-5,"_106":107},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2020","number","12","year","2020","published_date","2020-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN-GENDER-DALAM-PEMBANGUNAN-DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
ABSTRAK:	\n \n Kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan beradab perlu diwujudkan dan negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara tanpa\r\ndiskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nDalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki diperlukan upaya terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;\r\nDalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan strategi\r\npengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No. 39 Thn 1999; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 25 Thn 2004; UU No. 23 Thn 2014; Permendagri No. 15 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Ruang Lingkup; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah perlunya mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan beradab, serta meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dan laki-laki.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perencanaan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja Perangkat Daerah.
Penganggaran responsif gender (PPRG) yang dituangkan dalam dokumen kebijakan umum anggaran/prioritas plafon anggaran sementara, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen pelaksana anggaran Perangkat Daerah.
Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan memantau pelaksanaan PUG.
Penetapan Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender.
Pelaporan pelaksanaan PUG secara berkala dari Focal Point kepada Pokja PUG, dari Pokja PUG kepada Bupati, dan dari Bupati kepada Gubernur.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG yang dilakukan secara berjenjang pada setiap Perangkat Daerah.
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Peraturan ini mengatur kewajiban Perangkat Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender, serta mengalokasikan anggaran yang mendukung kesetaraan gender.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 12 OF 2020
ON
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n

Considering :

that a just and civilized society needs to be realized and the state guarantees equality of rights and positions for every citizen without discrimination as mandated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to improve the position, role and quality and guarantee equal rights between women and men, integrated and coordinated efforts are needed in all regional apparatus and vertical agencies as well as non-governmental regional institutions;
that in order to realize gender equality and justice in development, a strategy is needed to integrate gender through planning, preparation, implementation,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=002a2c4e-9fbf-4f13-a1bb-95cdfdf9e475","actionData","errors"]