[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","002991ce-6362-48e7-bd2a-7a39c1924390","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

gender HAM
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa keadilan dan kesetaraan gender merupakan\r\nbagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi,\r\ndilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan\r\nmelalui pengarusutamaan gender dalam\r\npembangunan;\r\nb. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan\r\ngender dalam pembangunan di Kota Kediri, maka\r\ndiperlukan strategi pengintegrasian gender melalui\r\nperencanaan, penyusunan, pelaksanaan,\r\npenganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas\r\nkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di\r\ndaerah;\r\nc. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan\r\npenegasan pelaksanaan pengarusutamaan gender di\r\nKota Kediri, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden\r\nNomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan\r\nGender dalam Pembangunan Nasional perlu diatur\r\ndalam peraturan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013; 10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan\r\ndan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ; 11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan\r\ndan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014; 12.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan\r\nPerlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 ; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun\r\n2019 \n Materi Pokok: mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan untuk menjadi pedoman\r\nbagi Pemerintah Daerah dan seluruh pihak yang terkait dalam\r\npengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. perencanaan dan pelaksanaan PUG;\r\nb. komitmen;\r\nc. kebijakan;\r\nd. kelembagaan;\r\ne. sumber daya;\r\nf. data terpilah;\r\ng. analisis gender;\r\nh. peran serta masyarakat;\r\ni. kerja sama;\r\nj. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;\r\nk. pembinaan; dan\r\nl. penghargaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022. \n Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan\r\nDaerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak\r\nPeraturan Daerah ini diundangkan. \n jumlah 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, sistematis, komprehensif, dan efektif bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan di Kota Kediri. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari hak asasi manusia yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- **Perencanaan dan Pelaksanaan PUG:** Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan program responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.\r\n- **Komitmen:** Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG, yang dituangkan dalam Renstra PD, RKPD, dan Renja PD, dengan fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.\r\n- **Kebijakan:** Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendukung perwujudan kesetaraan gender, termasuk penyusunan RAD PUG sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan program yang responsif gender.\r\n- **Kelembagaan:** Pelaksanaan PUG diwujudkan dalam bentuk kelembagaan seperti Pokja PUG dan Focal Point PUG, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.\r\n- **Sumber Daya:** Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, pendanaan (APBD dan sumber lain yang sah), dan sarana prasarana yang ramah gender.\r\n- **Data Terpilah:** Data terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar dalam penyusunan sistem data gender dan anak.\r\n- **Analisis Gender:** Analisis gender dilakukan pada setiap tahap pembangunan untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan berdasarkan gender.\r\n- **Peran Serta Masyarakat:** Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan PUG melalui partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG.\r\n- **Kerja Sama:** Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PUG melalui Forum Gabungan PUG.\r\n- **Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi:** Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala, yang menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.\r\n- **Pembinaan:** Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, konsultasi, dan advokasi.\r\n- **Penghargaan:** Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang telah melakukan pengarusutamaan gender dalam program dan kegiatannya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 5 OF 2022
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that gender equality and justice are
part of human rights that must be fulfilled,
protected and developed in a sustainable manner
through gender mainstreaming in
development;
that in order to accelerate mainstreaming
gender in development in the City of Kediri, it is
necessary to have a strategy for integrating gender through
planning, preparation, implementation,
budgeting, monitoring, and evaluation of
policies, programs and development activities in
the region;
that to optimize and provide
affirmation of the implementation of gender mainstreaming in
Kediri City, and to follow up the Presidential Instruction
Number 9 of 2000 concerning Mainstreaming
Gender in National Development needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=002991ce-6362-48e7-bd2a-7a39c1924390","actionData","errors"]