[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00163f8b-9040-42c6-b789-5e28552d07c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Morowali","place_of_enactment","Bungku","theme","Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi kemasyarakatan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.03
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak asasi manusia berupa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kewajiban Negara untuk menjamin dan melindungi dalam keikutsertaan dan berperan dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\nbahwa kondisi kuantitas dan kualitas pertumbuhan dan perkembangan organisasi kemasyaralatan baik kuantitas dan kualitas di Kabupaten Morowali dengan segala potensi yang dimiliki membutuhkan upaya fasilitasi pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tenta-ng Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan; \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: \r\n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: \r\na. asas, ciri, dan sifat;\r\nb. bentuk dan fungsi;\r\nc. hak, kewajiban, dan larangan;\r\nd. pendaftaran;\r\ne. pelaksanaan pemberdayaan Ormas;\r\nf. kerjasama;\r\ng. sistem informasi;\r\nh. pelaporan;\r\ni. penghargaan;\r\nj. pembinaan dan pengawasan;\r\nk. pendanaan; dan \r\nl. saksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024. \n Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan. \n 13 Halaman; Penjelasan 5 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Morowali. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak asasi manusia dalam berserikat dan berkumpul, serta untuk meningkatkan peran Ormas dalam pembangunan daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi, membina, dan mengawasi Ormas agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

Asas, ciri, dan sifat Ormas yang harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Bentuk dan fungsi Ormas, termasuk kemungkinan berbentuk badan hukum (Perkumpulan atau Yayasan) atau tidak berbadan hukum.
Hak dan kewajiban Ormas, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi.
Prosedur pendaftaran Ormas, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Pelaksanaan pemberdayaan Ormas oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kerjasama antara Ormas dengan pihak lain.
Pengelolaan Sistem Informasi Ormas (SIORMAS).
Pelaporan kegiatan Ormas.
Pemberian penghargaan kepada Ormas yang berprestasi.
Pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas.
Pendanaan Ormas yang dapat bersumber dari APBD, anggaran Ormas, dan sumber lain yang sah.

Peraturan ini juga mengatur tentang larangan bagi Ormas, seperti menggunakan atribut yang sama dengan lembaga pemerintahan, melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA, dan melakukan kegiatan separatis.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian bantuan/hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum.\n3. Setiap orang yang menjadi anggota/pengurus Ormas yang melanggar Pasal 13 huruf f, g, h, i, j, k, dan l dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MOROWALI
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MOROWALI REGENCY
NUMBER 3. YEAR. 2024
CONCERNING
EMPOWERMENT OF COMMUNITY ORGANIZATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOROWALI,

\n\n \n \n

Considering:

that human rights in the form of freedom of association, assembly, and expression of opinion in national and state life, the State's obligation to guarantee and protect participation and play a role in realizing state goals as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the condition of the quantity and quality of growth and development of community organizations, both quantity and quality in Morowali Regency, with all the potential it has, requires efforts to facilitate empowerment, development and supervision from the Regional Government so that it can play an active role in realizing development goals in the Region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00163f8b-9040-42c6-b789-5e28552d07c2","actionData","errors"]