[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","001176f8-bed4-46cb-b07d-aa7a9bd8eb47","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e4069309-ffcb-48bb-8de0-a79246ae681f","Ratifikasi Perjanjian Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGESAHAN PERJANJIAN - REPUBLIK INDONESIA - REPUBLIK INDIA - BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK - MASALAH PIDANA
2014
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2014/No. 47, TLN No. 5514, LL SETNEG: 4 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)\r\n
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi, komunikasi dan informasi, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yaitu timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara yang efektif, baik bersifat bilateral maupun multilateral. \n Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 UUDNRI Tahun 1945, UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, dan UU No. 1 Tahun 2006. \n Undang-Undang ini mengatur Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang dimana Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Peraturan ini menerapkan prinsip-prinsip hukum umum hukum internasional yang menitikberatkan pada asas penghormatan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, kesetaraan, dan saling menguntungkan.Pengesahan Kesepakatan tersebut pada hakikatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014. \n Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5 sd 11) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk mengesahkan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Latar belakang pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak pidana yang bersifat lintas batas negara, seiring dengan perkembangan teknologi yang memudahkan mobilisasi lintas negara. Perjanjian ini mencakup berbagai bentuk bantuan hukum, termasuk pencarian dan pengidentifikasian orang dan barang, penyediaan informasi dan dokumen, penggeledahan dan penyitaan, serta penelusuran dan penyitaan hasil tindak pidana. Perjanjian ini juga mengatur otoritas pusat yang bertanggung jawab dalam memproses permintaan bantuan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri untuk India. Selain itu, perjanjian ini menetapkan alasan penolakan bantuan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, serta ketentuan pelaksanaan permintaan bantuan.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
RATIFICATION OF THE TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS
(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to achieve the objectives of the State of the Republic of Indonesia to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian blood, and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in maintaining world order based on independence, eternal peace and social justice, the Government of the Republic of Indonesia as part of the international community establishes international relations and cooperation which are manifested in international agreements;
that the development of science and technology,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=001176f8-bed4-46cb-b07d-aa7a9bd8eb47","actionData","errors"]