[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","000cbcac-f633-4a61-9d30-620a6e32f0f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nBANGKA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG\r\nPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017","number","12","year","2017","published_date","2017-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nBANGKA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG\r\nPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK – PENGELOLAAN – KEUANGAN – DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2017/NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN\r\nBANGKA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG\r\nPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sehingga Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya, PERDAKAB BASEL No. 20 Tahun 2006, PERDAKAB BASEL No. 17 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan Perda Nomor 20 Tahun 2006, yaitu terdapat sejumlah pasal yang diubah isinya. Selain itu, terdapat pula sejumlah pasal baru yang disisipkan, dan sejumlah pasal lain yang dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017. \n 55 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mencakup definisi-definisi dalam Pasal 1, kewenangan Pengguna Anggaran, pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, pengangkatan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, serta klasifikasi pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, diatur mengenai tambahan penghasilan pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja barang/jasa dan modal, kegiatan tahun jamak, investasi daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan kegiatan lanjutan, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 12 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF
SOUTH BANGKA NUMBER 20 OF 2006 CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, is a guideline in the formation of Regional Regulation of South Bangka Regency Number 20 of 2006 concerning Principles of Regional Financial Management;
that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, has been amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 so that Regional Regulation Number 20 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=000cbcac-f633-4a61-9d30-620a6e32f0f3","actionData","errors"]