[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","id","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","523457dcc7db9487b90d205908e89aec-6a0e7489d6693b2a","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=523457dcc7db9487b90d205908e89aec,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_145":140},"regulationId","000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_66":67,"_68":69,"_73":74,"_78":79,"_80":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":-5,"_139":140},"title","Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah","short_title","Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008","number","21","year","2008","published_date","2008-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":59,"_62":63,"_64":65},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":67,"_62":70,"_71":72},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[75],{"_6":76,"_62":77,"_64":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"sectors",[82,83,84,85],"Perbankan","General Corporate","Hukum Acara & Penyelesaian Sengketa","Hukum Pidana","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perbankan Syariah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perbankan-syariah
2008
Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2008/NO.94, TLN NO.4867, LL SETNEG : 36 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perbankan Syariah
ABSTRAK:	\n \n bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;\r\nbahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;\r\nbahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;\r\nbahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. \r\n \n Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);\r\n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);\r\n Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);\r\n Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI\r\n3. PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN\r\n4. JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN\r\nLARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS\r\n5. PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,\r\nDEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,\r\nDAN TENAGA KERJA ASING\r\n6. TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN,\r\nDAN PENGELOLAAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH\r\n7. RAHASIA BANK\r\n8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n9. PENYELESAIAN SENGKETA\r\n10. SANKSI ADMINISTRATIF\r\n11. KETENTUAN PIDANA\r\n12. KETENTUAN PERALIHAN\r\n13. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008. \n - \n \r\n\r\nPersyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nRapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.\r\nMaksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nBesarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.\r\nIzin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.\r\nKriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nPersyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencabutan izin usaha Bank Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. \n 64 \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,118,122,126],{"_113":114,"_115":116,"_44":117},"text","UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_113":119,"_115":120,"_44":121},"UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023","4f0a5fe1-54aa-41a5-9949-8c4b104527e2",{"_113":123,"_115":124,"_44":125},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_113":127,"_115":128,"_44":129},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://cms.veritask.ai/admin/content/Regulations_Editor/cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2008
ON
SHARIA BANKING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in line with the objectives of Indonesian national development to achieve a just and prosperous society based on economic democracy, an economic system based on the values of justice, togetherness, equality, and benefit in accordance with Sharia principles is developed;
that the Indonesian people's need for Sharia banking services is increasing;
that Sharia banking has specific characteristics compared to conventional banking;
that the regulations regarding Sharia banking in Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 are not specific, so it needs to be specifically regulated in a separate law;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, and d,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=000b270c-0bc1-41ac-a2cc-e35841d7448e","notFound","actionData","errors"]