Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Juga dikenal sebagai: UU 21/2008 · UU No. 21 Tahun 2008 · UU Nomor 21 Tahun 2008

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:16 Juli 2008Tanggal Penetapan:16 Juli 2008
PerbankanGeneral CorporateHukum Acara & Penyelesaian Sengketa

Peraturan ini mencabut:

(-)

Peraturan ini mengubah:

(-)

Namun, Pasal 69 menyatakan bahwa ketentuan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang ini dibentuk karena pengaturan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sementara kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah semakin meningkat. Tujuannya adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan Substansial

Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas, Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa syariah, serta kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Syariah dan UUS. Ruang lingkup kegiatan usaha mencakup Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan berdasarkan berbagai akad syariah, serta jasa perbankan lainnya. Subjek hukum wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebelum menjalankan kegiatan, memenuhi persyaratan permodalan, kepemilikan, dan kepengurusan, serta kewajiban pelaporan dan penerapan tata kelola yang baik. Bank Syariah juga wajib memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, menerapkan manajemen risiko, dan menjaga rahasia bank.

  1. Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
  2. Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
  3. Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

  1. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
  2. Sanksi administratif dapat berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan, pelarangan kliring, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, pencantuman dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.
  3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda dengan besaran yang bervariasi sesuai jenis pelanggaran.