di desktop Anda.Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Juga dikenal sebagai: UU 21/2008 · UU No. 21 Tahun 2008 · UU Nomor 21 Tahun 2008
Peraturan ini mencabut:
(-)
Peraturan ini mengubah:
(-)
Namun, Pasal 69 menyatakan bahwa ketentuan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Latar Belakang dan Tujuan
Undang-Undang ini dibentuk karena pengaturan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sementara kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah semakin meningkat. Tujuannya adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Ketentuan Substansial
Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas, Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa syariah, serta kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah di setiap Bank Syariah dan UUS. Ruang lingkup kegiatan usaha mencakup Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah, dengan kegiatan usaha yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan berdasarkan berbagai akad syariah, serta jasa perbankan lainnya. Subjek hukum wajib memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sebelum menjalankan kegiatan, memenuhi persyaratan permodalan, kepemilikan, dan kepengurusan, serta kewajiban pelaporan dan penerapan tata kelola yang baik. Bank Syariah juga wajib memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, menerapkan manajemen risiko, dan menjaga rahasia bank.