[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0008712f-58b4-4ac7-ae1c-4f62df361ea8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembinaan - dan - pengawasan - produk - barang - higienis - dan - halal
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2015/13 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan Dan Pengawasan Produk Barang Higienis Dan Halal
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap resiko atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang higienis dan halal dengan menetapkan Perda Prov. Jabar tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap produk barang higenis dan halal. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2001; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 87 Tahun 2014; Perda Prov. Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015. \n Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal yang meliputi Ketentuan Umum, Kewenangan, Ruang Lingkup, Pembinaan, Pengawasan, Kelembagaan, Sistem Informasi, Koordinasi, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Dunia Usaha,Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n 17 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal di Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, menjamin mutu produk barang, perlindungan hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan daya saing produk barang di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan: Pembinaan dan pengawasan produk barang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Pembinaan dan pengawasan terhadap barang konsumsi langsung tubuh manusia yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama (makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik).
Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha (produksi dan peredaran), dan penyedia bahan baku.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Kewajiban Pelaku Usaha:\n
- Pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal.
- Pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk.
- Penginformasian produk.
- Memenuhi standar higienis dan/atau halal dalam pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- Memastikan sarana produksi memenuhi standar higienis dan/atau sesuai kaidah agama.
- Menjaga higienitas dan kehalalan produk barang yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- Mencantumkan label dan nomor register produk higienis dan/atau halal, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dengan benar, jelas dan jujur dalam penjualan dan periklanan.
\n
Kewajiban Penjual:\n
- Menempatkan produk barang higienis dan/atau halal secara terpisah.
- Menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan produk barang halal dan tidak halal.
\n
Kewajiban Pemasang Iklan:\n
- Menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register produk higienis dan/atau halal, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.
\n
Kewajiban Penyedia Bahan Baku:\n
- Mendukung kegiatan pelaku usaha produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran atau sertifikasi higienis dan/atau halal.
\n
Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:\n
- Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik terkait jaminan higienis dan halal produk barang.
\n
Pembentukan Kelembagaan dan Sistem Informasi:\n
- Gubernur membentuk kelembagaan yang menangani pembinaan dan pengawasan produk barang higienis dan halal.
- Gubernur membentuk sistem informasi produk barang higienis dan halal.
\n
Koordinasi dan Kerjasama:\n
- Gubernur melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga sertifikasi.
- Gubernur mengembangkan pola kerjasama dengan berbagai pihak.
\n
Peran Masyarakat dan Dunia Usaha:\n
- Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan.
- Gubernur mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan.
\n

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelaku usaha wajib menarik produk barang jika tidak memenuhi ketentuan standar higienis dan/atau halal.\n2. Pelaku usaha wajib menghentikan penawaran, promosi, dan peredaran obral jika tidak memenuhi ketentuan.\n3. Pelaku usaha wajib menghentikan pengiklanan jika tidak memenuhi ketentuan.\n4. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penarikan produk, pencabutan izin, dan penutupan lokasi usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 13 OF 2015
on
DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF HYGIENIC AND HALAL GOODS PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

Considering :

that the enactment of global trade in goods can have an impact on the risks to the safety, security, health, and comfort of the community regarding the use of goods products, quality assurance of goods products produced and/or traded according to applicable quality standards, legal protection for business actors and the competitiveness of goods products of business actors in the West Java Province Region;
that to provide protection for the safety, security, health, and comfort of the community and to increase the competitiveness of goods products in the West Java Province Region as referred to in consideration letter a, efforts are needed to foster and supervise hygienic and halal goods products;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0008712f-58b4-4ac7-ae1c-4f62df361ea8","actionData","errors"]