[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0003814a-7cdd-49c4-a200-f96197defbd7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2002","number","17","year","2002","published_date","2002-11-18","effective_date","2002-11-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pajak Restoran atau Rumah Makan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Restoran
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2002/NO.35
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Restoran atau Rumah Makan
ABSTRAK:	\n \n bahwa memperhatikan Undang-undang Nomor 34 \r\nTahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang \r\nNomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan \r\nRetribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor \r\n65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 \r\nSemarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel \r\nDan Restoran yang disahkan dengan Keputusan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 973.33-557 tanggal 20 Juli 1998 dan diundangkan dalam Lembaran \r\nDaerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang \r\nTahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 6 tanggal 27 \r\nJuli 1998 dipandang sudah tidak sesuai lagi, oleh \r\nkarena itu perlu ditinjau kembali ;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu \r\ndiatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Semarang tentang Pajak Restoran Atau \r\nRumah Makan : \n dasar hukum Perda ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 T ahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah \r\nNomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah \r\nNomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Semarang Nomor 5 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2001 \n materi pokok yang diatur dalam Perda ini adalah tentang nama, obyek, subyek, dan wajib pajak, wilayah pemungutan pajak, masa pajak dan kewenangan pemungutan pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak dan cara pengenaan pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penghitungan dan penetapan pajak, tata cara penyetoran Pajak, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Keberatan, Pengurangan, keringanan, dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Bunga Pajak, Kadaluwarsa, Pelaksanaan serta Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Hotel dan Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 12 Seri A Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini mengatur tentang Pajak Restoran atau Rumah Makan. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak:** Pajak dipungut atas setiap pemberian jasa pelayanan di restoran atau rumah makan. Objek pajak adalah setiap jenis usaha restoran atau rumah makan, kecuali jasa boga atau katering. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran atau rumah makan, dan wajib pajaknya adalah pengusaha restoran atau rumah makan.\n2. **Wilayah Pemungutan Pajak:** Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Kabupaten Semarang.\n3. **Masa Pajak dan Kewenangan Pemungutan Pajak:** Masa pajak adalah 1 bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Kepala Dipenda. Kewenangan pemungutan pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Dipenda.\n4. **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dibayar oleh pembeli. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Pajak dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.\n5. **Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan:** Setiap pengusaha restoran atau rumah makan diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lambat 7 hari sebelum memulai kegiatan. Wajib pajak juga diwajibkan melaporkan data pendapatan dan pajak tiap bulan kepada Dipenda paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.\n6. **Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak:** Penghitungan pajak didasarkan pada data dari SPTPD atau Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan. Kepala Dipenda dapat menerbitkan SKPD atau SKPD Secara Jabatan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (2) dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2002 NUMBER 35

REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 17 OF 2002
CONCERNING
RESTAURANT OR EATING PLACE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering:

that considering Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies and Government Regulation Number 65 of 2001 concerning Regional Taxes, the Regional Regulation of Semarang Regency Level II Region Number 20 of 1997 concerning Hotel and Restaurant Taxes which was ratified by Decree of the Minister of Home Affairs Number 973.33-557 dated July 20, 1998 and promulgated in the Regional Gazette of Semarang Regency Level II Region in 1998 Number 13 Series A Number 6 dated July 27, 1998 is deemed no longer appropriate, therefore it needs to be reviewed;
that in connection with the above, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0003814a-7cdd-49c4-a200-f96197defbd7","actionData","errors"]