[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fff5c6b9-8e6c-4cde-92d1-ef5b899dc667","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 13 Tahun 2016","number","13","year","2016","published_date","2016-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANAHAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
ABSTRAK:	\n \n Guna memberikan pedoman dan keseragaman dalam pembuatan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) dengan pemanfataan sistem informasi geografis (SIG). Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di desa dan kelurahan di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. \n Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah. Ruang lingkup pedoman ini berlaku untuk seluruh warga desa dan kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu yang akan membuat SPPFBT. Setiap SPPFBT wajib mendapat registrasi dari kepala desa/lurah. Persyaratan permohonan registrasi SPPFBT adalah: data pemohon; surat pengalihan penguasaan atas tanah; dan data dukung lainnya. Kepala desa/lurah wajib membentuk tim registrasi SPPFBT yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota maksimal 3 (tiga) orang. Pengawasan terhadap pemberian register SPPFBT dilaksanakan oleh camat. Pelaporan hasil pemberian register SPPFBT wajib disampaikan camat kepada Bupati. Pelanggaran atas ketentuan dalam Perda ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2016. \n Hal lain yang belum diatur mengenai persyaratan registrasi dan prosedur pembuatan SPPFBT, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman dan keseragaman dalam pembuatan registrasi SPPFBT dengan memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan di desa dan kelurahan.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap SPPFBT untuk mendapatkan registrasi dari kepala desa/lurah. Persyaratan registrasi mencakup data pemohon, surat pengalihan penguasaan atas tanah, dan data dukung lainnya. Kepala desa/lurah wajib membentuk tim registrasi SPPFBT. Prosedur registrasi dimulai dengan pengajuan berkas permohonan oleh pemohon kepada kepala desa/lurah, yang kemudian diteruskan kepada tim registrasi SPPFBT untuk ditindaklanjuti.

Peraturan ini juga mengatur larangan bagi kepala desa/lurah untuk memberikan register SPPFBT terhadap tanah yang berada dalam kawasan hutan, sempadan sungai dan pantai, dalam sengketa penguasaan fisik, dalam jaminan pihak manapun, atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kepala desa/lurah berkewajiban memberikan register SPPFBT kepada warga yang memenuhi syarat dan menyampaikan laporan register SPPFBT kepada Camat secara berkala. Pengawasan terhadap pemberian register SPPFBT dilaksanakan oleh camat, yang membentuk Tim Pengawasan. Camat wajib menyampaikan laporan hasil pemberian register SPPFBT kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 13 OF 2016
CONCERNING
REGISTRATION OF STATEMENT LETTER OF PHYSICAL
CONTROL OF LAND PLOT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to provide guidelines and uniformity in the making of registration of Statement Letter of Physical Control of Land Plot (SPPFBT) with the utilization of geographic information system (GIS);
that in order to realize orderly land administration in villages and sub-districts in Tanah Bumbu Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Registration of Statement Letter of Physical Control of Land Plot;

In view of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fff5c6b9-8e6c-4cde-92d1-ef5b899dc667","actionData","errors"]