[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffe624e8-99ee-4262-8db2-90e9766186a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan usaha milik desa
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2023/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan perekonomian,\r\nkesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan\r\nasli desa, dengan berasaskan semangat kekeluargaan\r\ndan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha\r\nMilik Desa; bahwa dalam rangka pembinaan pemerintah desa di\r\nbidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa\r\nagar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi\r\ndesa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset,\r\npengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan\r\njasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka\r\ndipandang perlu adanya pedoman pendirian, pengurusan\r\ndan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam\r\npendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha\r\nMilik Desa, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha\r\nMilik Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017 dicabut. \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Kebumen. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli desa melalui pembentukan BUM Desa yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUM Desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pendirian BUM Desa: BUM Desa didirikan oleh satu desa atau bersama desa-desa lain berdasarkan musyawarah desa atau musyawarah antar desa.
Organisasi BUM Desa: Organisasi BUM Desa terdiri dari Musyawarah Desa/Antar Desa, penasihat (Kepala Desa atau yang dikuasakan), pelaksana operasional (Direktur), dan pengawas.
Modal BUM Desa: Modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha.
Unit Usaha BUM Desa: BUM Desa dapat memiliki unit usaha yang mengelola sumber daya dan potensi desa, industri pengolahan, jaringan distribusi, layanan jasa keuangan, dan lain-lain.
Kerja Sama: BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pemerintah Daerah.
Pertanggungjawaban: Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang disampaikan kepada penasihat dan Musyawarah Desa/Antar Desa.
Pembagian Hasil Usaha: Hasil usaha BUM Desa dibagi kepada penyerta modal sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
Kerugian: Dalam hal terjadi kerugian, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi, kecuali dapat membuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
Penghentian Kegiatan Usaha: Kegiatan usaha BUM Desa dapat dihentikan karena kerugian terus menerus, pencemaran lingkungan, atau dinyatakan pailit.

\n","transitional_provisions","Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEBUMEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
on
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the economy, community welfare and increase original village income, based on the spirit of kinship and mutual cooperation, a Village-Owned Enterprise can be formed;
that in the context of village government development in the field of increasing the capacity of Village-Owned Enterprises in order to be able to optimize village resources and potential through business management, asset utilization, investment development and productivity, provision of service services, and/or other types of business, it is deemed necessary to have guidelines for the establishment, management and management of Village-Owned Enterprises;
that to provide legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffe624e8-99ee-4262-8db2-90e9766186a5","actionData","errors"]