[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffe5dfe2-2683-43bd-b543-5c7601668dcf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Tambat Kapal Di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2003","number","5","year","2003","published_date","2003-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Retribusi Tempat Tambat Kapal Di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2003/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Tambat Kapal Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk kelancaran dan keamanan para penumpang serta\r\nuntuk tertibnya bongkar muat barang perlu adanya tempat tambat\r\nkapal yang strategis dan nyaman ;\r\nb. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud point a di atas,\r\nagar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dituangkan dalam\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Murung Raya. \n Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;\r\nUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ;\r\nUndang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;\r\nUndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;\r\nUndang-undang Nomor 25 Tahun 1999;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;\r\n Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;\r\nKeputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003;\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI;\r\nBAB II\r\nGOLONGAN RETRIBUSI;\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB IV\r\nPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR\r\nDAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB V\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI\r\nSAAT TERUTANG, PEMBAYARAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nRETRIBUSI;\r\nBAB IX\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB X\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PENUTUP;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Tambat Kapal di Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran, keamanan penumpang, dan ketertiban bongkar muat barang dengan menyediakan tempat tambat kapal yang strategis dan nyaman.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat tambat kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kapal serta menggunakan fasilitas tersebut. Setiap kapal yang memasuki daerah wajib bertambat di tempat yang ditetapkan dan membayar retribusi.

Retribusi tempat tambat kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian tempat tambat kapal. Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kapal dan barang, dengan tarif yang berbeda untuk kapal barang, kapal penumpang, speed boat, dan jenis kendaraan yang melakukan bongkar muat.

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat digunakannya fasilitas tempat tambat kapal. Pembayaran retribusi dilakukan sebelum kapal berangkat atau sebelum bongkar muat barang. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan fasilitas tempat tambat kapal. Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan retribusi, termasuk pemungutan dan pengadaan kupon tanda pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2003
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR VESSEL MOORING PLACE
IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that for the smooth and safe passage of passengers and for the orderly loading and unloading of goods, it is necessary to have a strategic and comfortable vessel mooring place; \n that to fulfill what is intended in point a above, in order to be more effective and efficient, it needs to be stipulated in the Regional Regulation of Murung Raya Regency. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in Kalimantan into Law (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette Number 1820); \n Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Cod

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffe5dfe2-2683-43bd-b543-5c7601668dcf","actionData","errors"]