[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffe18941-a168-4218-9173-3358d1281f48","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENANAMAN MODAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-12-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","PENANAMAN MODAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MODAL
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/NO.6, LL KAB. KETAPANG : 21 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ketapang serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, diperlukan penambahan Penanaman Modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menggali potensi ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.24 Tahun 2018, PP No.24 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2012, Perpres No.97 Tahun 2014, Perpres No.44 Tahun 2016, Permendagri No.138 Tahun 2017, Perka BKPM No.9 Tahun 2017, Peraturan BKPM No.6 Tahun 2018, Peraturan BKPM No.7 Tahun 2018. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Kewenangan, Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban, Bentuk Badan Usaha, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pemberdayaan Usaha, Insentif Daerah dan Kemudahan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan, Pengendalian Penanaman Modal, Ketenagakerjaan, Peran Serta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2020. \n Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 6 halaman penjelasan. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Ketapang.

Peraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, termasuk penetapan kebijakan dasar penanaman modal, koordinasi pelayanan dan fasilitasi penanaman modal, serta promosi investasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, baik domestik maupun asing.

Penanam modal memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, informasi yang terbuka, pelayanan, dan fasilitas kemudahan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat setempat, dan memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha lokal. Penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan modal yang sah, menyelesaikan kewajiban jika menghentikan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan kerja.

Peraturan ini juga mengatur bentuk badan usaha yang dapat digunakan untuk penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), insentif daerah dan kemudahan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan, pengendalian penanaman modal, ketenagakerjaan, peran serta masyarakat, koordinasi penanaman modal, dan penyelesaian sengketa.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to accelerate economic development in Ketapang Regency and to realize equitable welfare for the community, it is necessary to increase the Investment originating from within the country and abroad in order to explore economic potential and become a sustainable economic force;
that in order to encourage the development of a people's economy and realize community welfare in a competitive economic system, it is necessary to create a more conducive and promotive Investment climate in Ketapang Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Investment.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffe18941-a168-4218-9173-3358d1281f48","actionData","errors"]