Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Ketapang.

Peraturan ini mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, termasuk penetapan kebijakan dasar penanaman modal, koordinasi pelayanan dan fasilitasi penanaman modal, serta promosi investasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, baik domestik maupun asing.

Penanam modal memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, informasi yang terbuka, pelayanan, dan fasilitas kemudahan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat setempat, dan memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha lokal. Penanam modal bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan modal yang sah, menyelesaikan kewajiban jika menghentikan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan menciptakan keselamatan kerja.

Peraturan ini juga mengatur bentuk badan usaha yang dapat digunakan untuk penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), insentif daerah dan kemudahan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan, pengendalian penanaman modal, ketenagakerjaan, peran serta masyarakat, koordinasi penanaman modal, dan penyelesaian sengketa.

(-)

1. Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi dapat berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.