[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffd5b527-19e5-4b58-a2bc-70ad6cad8899","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Jombang Tahun 2019 No 2/A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2018
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah , Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;\r\n \n 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2018;\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018;\r\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;\r\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;\r\n \r\n\r\n \r\n \n Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan Arus Kas;\r\nd. Catatan Atas Laporan Keuangan;\r\ne. Laporan Operasional;\r\nf. Laporan Perubahan Ekuitas; dan\r\ng. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.\r\ndilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 12/A).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih. Laporan keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 2.512.786.629.845,60, belanja sebesar Rp. 2.354.108.953.698,38, sehingga terdapat surplus sebesar Rp 158.677.676.147,22. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 344.245.338.109,09 dan pengeluaran sebesar Rp. 871.971.591,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 343.373.366.518,09. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah Rp. 502.051.042.665,31.

Neraca per 31 Desember 2018 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 3.404.158.364.115,27, jumlah kewajiban sebesar Rp. 28.651.460.298,37, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 3.375.506.903.816,90. Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal yang sama menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp. 502.051.042.665,31.

Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Laporan Operasional menunjukkan surplus sebesar Rp. 226.094.637.577,56. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan ekuitas akhir sebesar Rp. 3.375.506.903.816,90. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menunjukkan sisa anggaran lebih akhir sebesar Rp. 502.051.042.665,31.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi berbagai laporan dan daftar yang merinci realisasi anggaran, perubahan SILPA, operasional, ekuitas, neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan, piutang daerah, penyisihan piutang, dana bergulir, penyertaan modal, aset tetap, konstruksi dalam pekerjaan, aset lainnya, dana cadangan, kewajiban jangka pendek dan panjang, kegiatan yang belum diselesaikan, ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah, ikhtisar laporan keuangan desa, dan laporan kinerja.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JOMBANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA
REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2018

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JOMBANG,

Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 320 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget to the Regional House of Representatives with the attached financial statements that have been examined by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year, it is necessary to establish a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2018;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffd5b527-19e5-4b58-a2bc-70ad6cad8899","actionData","errors"]