[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffce3d86-0feb-4202-a9b9-d905f416c44d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara","short_title","Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 9","number","9","year","2025","published_date","2025-09-23","effective_date","2025-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8c10750c-beae-4e95-88a9-2e512f474d5c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara","short_name","Perka OIKN","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6be45f00-69f0-431b-a1b7-465686617b78","Ibu Kota Nusantara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"7e0b05aa-fa92-4650-925f-16683fea5547","Kemitraan Pemerintah & Swasta",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Otorita Ibu kota Nusantara","place_of_enactment","","theme","Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA / KPBU
2025
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara NO. 9, BN 2025 (725) / 42 hlm
Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Dalam Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara
ABSTRAK:	\n \n a. berdasarkan Pasal 4 ayat (5) huruf a angka 2, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, skema pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, sehingga perlu diatur mengenai tata cara penyelenggarannya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara; \r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, termasuk menerima pengalihan hak dan kewajiban sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dari menteri atau kepala lembaga dalam hal proyek telah dimulai sebelum Otorita mulai beroperasi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama dalam Pemerintah dan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Lingkup Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara; \n UU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 21 Tahun 2023, PP No. 17 Tahun 2022, PP No. 27 Tahun 2023, Perpres No. 62 Tahun 2022, Perpres No. 63 Tahun 2022, Perka OIKN No. 1 Tahun 2022, Permen PPN/Ka Bappenas No. 6 Tahun 2022, PMK No. 220/PMK.08/2022, dan Peraturan LKPP No. 1 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggara KPBU IKN dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara, dan pengelolaan KPBU IKN dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara. KPBU IKN singkatan dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka Pendanaan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini sebagai pedoman pelaksanaan KPBU IKN dalam lingkup kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2025. \n 42 hlm; hlm 1 sd 31 (batang tubuh), 32 sd 42 (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam lingkup kewenangan Otorita IKN. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan KPBU IKN dalam penyediaan infrastruktur, meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas tata kelola KPBU IKN, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa skema pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dapat dilakukan melalui KPBU yang dilaksanakan oleh Otorita IKN. Kepala Otorita IKN berwenang sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam pelaksanaan KPBU, termasuk menerima pengalihan hak dan kewajiban dari menteri atau kepala lembaga jika proyek telah dimulai sebelum Otorita IKN beroperasi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Penyelenggara KPBU IKN: Terdiri dari PJPK (Kepala Otorita IKN atau pejabat yang dilimpahkan wewenang), Badan Usaha Otorita (BUO), Panitia KPBU IKN, penasihat proses KPBU IKN, Badan Penyiapan, dan forum koordinasi bersama.
Pelimpahan Kewenangan: Kepala Otorita IKN dapat melimpahkan kewenangan sebagai PJPK kepada pimpinan tinggi madya di Otorita IKN, kecuali kewenangan untuk menandatangani perjanjian Regres.
Penugasan BUO: Kepala Otorita IKN dapat menugaskan BUO dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU IKN.
Pengelolaan KPBU IKN: KPBU IKN dapat diprakarsai oleh PJPK atau badan usaha. PJPK atau penerima pelimpahan kewenangan melaksanakan kegiatan pendukung seperti pemberian Persetujuan Lingkungan, penetapan lokasi, pengajuan Dukungan Pemerintah, dan pemenuhan perizinan lain.
Dukungan Pemerintah: PJPK dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Fasilitas Pengembangan Proyek.
Pengembalian Investasi: Bentuk pengembalian investasi meliputi pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, Availability Payment, dan/atau bentuk lainnya.
KPBU atas Prakarsa PJPK: Meliputi tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian.
KPBU atas Prakarsa Badan Usaha: Badan usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU IKN dengan menyampaikan surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung.
Peralihan KPBU: KPBU IKN atas prakarsa PJPK dapat beralih menjadi KPBU IKN atas prakarsa badan usaha, dan sebaliknya.

","transitional_provisions","1. Pada KPBU atas prakarsa PJPK, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau pihak yang menerima pelimpahan kewenangan yang sedang melaksanakan tahapan KPBU IKN sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, menyelesaikan tahapan dan memenuhi kelengkapan dokumen KPBU IKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini.\n2. Pada KPBU atas prakarsa badan usaha:\na. PJPK atau pihak yang menerima pelimpahan kewenangan yang telah menerima surat pernyataan maksud dari badan usaha melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional mengenai Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara;\nb. PJPK atau pihak yang menerima pelimpahan kewenangan yang telah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1, menanggapi surat pernyataan maksud, menyelesaikan, dan melanjutkan tahapan KPBU IKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini; dan\nc. PJPK atau pihak yang menerima pelimpahan kewenangan yang telah menanggapi surat penyataan maksud dengan menyampaikan permintaan studi kelayakan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf a menyelesaikan dan melanjutkan tahapan KPBU IKN sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2025
ABOUT
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING GOVERNMENT COOPERATION
AND BUSINESS ENTITIES OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA WITHIN THE SCOPE OF
THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE AUTHORITY OF THE CAPITAL CITY OF NUSANTARA REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 4 paragraph (5) letter a number 2, Article 12 paragraph (2) and paragraph (3) of Government Regulation Number 17 of 2022 concerning Funding and Budget Management in the Context of Preparation, Construction, and Relocation of the State Capital and the Implementation of Special Regional Government of the Capital City of Nusantara, the funding scheme for the preparation, construction, and relocation of the State Capital, as well as the implementation of the Special

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffce3d86-0feb-4202-a9b9-d905f416c44d","actionData","errors"]