[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffc89b1f-0f82-405d-83b2-a5d2b93d525d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2002 tentang PERATURAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-09-06","effective_date","2002-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","PERATURAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DESA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2002/NO.46
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERATURAN DESA
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, khususnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa; Untuk mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Peraturan Desa.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang PERATURAN DESA, meliputi Bentuk Peraturan Desa; Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa; Materi Kerangka Peraturan Desa; Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002. \n Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Peraturan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan Persetujuan DPRD.\r\n \n 4 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan ini bertujuan mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD).
Proses penetapan Peraturan Desa melalui musyawarah/mufakat yang mencerminkan keinginan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Materi kerangka Peraturan Desa yang mencakup judul, pembukaan, batang tubuh, ketentuan peralihan (jika diperlukan), penutup, penjelasan (jika diperlukan), dan lampiran (jika diperlukan).
Sosialisasi dan pengumuman Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa agar memiliki kekuatan hukum dan mengikat.
Upaya penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Desa oleh pejabat/badan yang ditunjuk.
Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa oleh Bupati, yang berwenang membatalkan peraturan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan ini memberikan pedoman dalam penetapan Peraturan Desa dan memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum diatur dengan persetujuan DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY
REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2002
CONCERNING
VILLAGE REGULATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 111 of Law Number 22 of 1999 concerning Village Government, especially in the context of implementing village autonomy; \n that in order to regulate the administration, development and community affairs in the village, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Muaro Jambi Regency concerning Village Regulations. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of 1999 Number 182, Supplement to State Gazette Number 3903) Juncto Law Number 14 of 2000 concerning Amendments to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffc89b1f-0f82-405d-83b2-a5d2b93d525d","actionData","errors"]