[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffc5baae-34f0-4dc5-aaa4-f252e0a57717","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-12-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pekalongan","place_of_enactment","Kajen","theme","Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-DINAS-DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten\r\nPekalongan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi\r\nDan Tata Kerja Dinas Daerah, karena tidak sesuai lagi dengan\r\nperkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nOrganisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah; \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa\r\nTengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nKabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n59, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4844);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5234);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan\r\nBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3381);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan\r\nIbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4593);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,\r\nPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan\r\nTahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPekalongan Nomor 7); \n Materi Pokok Perda ini adalah: KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN\r\nSUMBER DAYA MINERAL, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN\r\nUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN, DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN, DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, TATA KERJA, ESELON JABATAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP, dan PENJELASAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi\r\nDan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nPekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Pekalongan Nomor 13), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun\r\n2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun\r\n2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 54 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah di Kabupaten Pekalongan. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk peraturan daerah yang baru tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan dinas-dinas daerah yang terdiri dari:\n\n- Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan\n- Dinas Pekerjaan Umum\n- Dinas Pengelolaann Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral\n- Dinas Kesehatan\n- Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah\n- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil\n- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah\n- Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan\n- Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan\n- Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika\n- Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi\n- Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata\n\nSetiap dinas memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi yang diatur secara rinci dalam peraturan ini. Susunan organisasi masing-masing dinas mencakup Kepala Dinas, Sekretariat (dengan subbagian program, keuangan, dan umum kepegawaian), bidang-bidang (dengan seksi-seksi terkait), UPT, dan kelompok jabatan fungsional.","transitional_provisions","1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11)","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEKALONGAN
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF REGIONAL AGENCIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Organization and Governance of Regional Agencies of Pekalongan Regency as stipulated by Regional Regulation of Pekalongan Regency Number 14 of 2008 concerning Organization and Governance of Regional Agencies, is no longer in accordance with current developments, and therefore needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization and Governance of Regional Agencies;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffc5baae-34f0-4dc5-aaa4-f252e0a57717","actionData","errors"]