[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffbfa5c8-71ce-48a5-b4cb-e6c2cb5a5bb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERLINDUNGAN,-PEMBERDAYAAN-DAN-PEMBINAAN-KOPERASI,-USAHA-MIKRO,-KECIL-DAN-MENENGAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah \r\nmerupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan\r\ndan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian\r\ndaerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat;\r\nb. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro,\r\nkecil dan menengah lintas Kabupaten/Kota merupakan\r\nurusan wajib dan kewenangan Pemerintah Provinsi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan,\r\nPemberdayaan, dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro,\r\nKecil, dan Menengah;\r\n \n Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 \r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP\r\nPasal 3 Hak distribusi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 60%\r\nPasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Bali. Latar belakangnya adalah bahwa koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perlindungan:\n
- Memberikan hak distribusi pupuk bersubsidi kepada koperasi untuk melayani kebutuhan petani, dengan minimal 60% dari total pupuk bersubsidi.
- Melindungi pasar tradisional dari minimarket berjejaring nasional dengan menetapkan jarak tertentu yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.
\n
Pemberdayaan:\n
- Pemberdayaan koperasi dan UMKM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, dan pemasaran produk.
- Pemerintah Provinsi memberikan bantuan penguatan permodalan melalui penyediaan dana yang disalurkan melalui bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.
- Koperasi yang ingin mengikuti program pemberdayaan harus memenuhi syarat seperti berbadan hukum, mengutamakan kepentingan anggota, memiliki kualifikasi minimal, dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- UMKM yang ingin mengikuti program pemberdayaan harus menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha (untuk Usaha Mikro dan Kecil) atau Akta Pendirian, Ijin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP, Laporan Keuangan, dan Rencana Penggunaan Dana (untuk Usaha Menengah).
\n
Iklim Usaha:\n
- Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, perlindungan usaha, dan dukungan kelembagaan.
- Koperasi dan UMKM dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- Pemerintah Provinsi menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro serta memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
\n
Jaringan Usaha:\n
- Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
\n
Pengembangan:\n
- Pengembangan Koperasi dan UMKM mencakup produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, serta desain dan teknologi.
\n

","transitional_provisions","sanctions","1. Koperasi dan UMKM yang melanggar Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengembalian dana atau ganti rugi, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, dan pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
PROTECTION, EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT
OF COOPERATIVES, MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n

Considering:

that cooperatives, micro, small and medium enterprises are business entities that have a strategic position and role in improving the regional economy, supporting the economic resilience of the community, and improving the welfare of the people;
that facilitating the development of cooperatives, micro, small and medium enterprises across regencies/cities is a mandatory affair and authority of the Provincial Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Bali Province concerning the Protection, Empowerment, and Development of Cooperatives, Micro, Small, and Medium

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffbfa5c8-71ce-48a5-b4cb-e6c2cb5a5bb1","actionData","errors"]