[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ffbaad16-c624-4e6a-94d4-f6caa29065bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2023/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042; \n Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021; Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023; \n RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2042 dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN; RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN; PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS; ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN; KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; KELEMBAGAAN; HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT; PERAN SERTA MASYARAKAT; RENCANA DETAIL TATA RUANG; PENDANAAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023. \n 278 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode 2023-2042. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan wilayah yang mendukung keunggulan ekonomi sebagai pusat industri, transportasi, dan pariwisata terdepan di Kalimantan Selatan, dengan dukungan sektor pertanian yang unggul, berketahanan, dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang meliputi peningkatan infrastruktur berkelanjutan, pengembangan sektor transportasi terpadu, peningkatan daya saing daerah berbasis ekonomi kerakyatan, pengembangan industri berbasis sektor unggulan, pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan kehidupan beragama, sosial, dan budaya, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan fungsi kawasan untuk menjaga aset pertahanan dan keamanan, serta peningkatan perlindungan kawasan konservasi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat permukiman (PKL, pusat pelayanan kawasan, dan PPL), sistem jaringan transportasi (jalan, kereta api, sungai, danau, penyeberangan, laut, dan udara), sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari kawasan lindung (badan air, kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan kawasan ekosistem mangrove) dan kawasan budi daya (hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan dan energi, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, transportasi, serta pertahanan dan keamanan).

Kawasan strategis kabupaten meliputi kawasan strategis nasional (Kawasan Batulicin), kawasan strategis provinsi (kawasan ekonomi Setangga dan sekitarnya, kawasan sekitar industri Batulicin, kawasan pegunungan Meratus, dan kawasan pesisir pantai), serta kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ABOUT
REGIONAL SPATIAL PLAN FOR THE YEAR 2023-2042

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Spatial Plan for the Year 2023-2042;

In view of:

Law Number 2 of 2003 concerning the Establishment of Tanah Bumbu Regency and Balangan Regency in the Province of South Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 22, Supplement to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ffbaad16-c624-4e6a-94d4-f6caa29065bc","actionData","errors"]